Pemkab Bekasi Didesak Tertibkan Base Transceiver Station Tak Berijin

base

Oleh : Ray Ramadhani, Andri

 

BEKASI,Djapos.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi dihimbau untuk segera melakukan pengkajian serta penertiban tower yang tidak memiliki ijin oprasional.

“Karena di wilayah Kabupaten Bekasi kami mencatat ada 157 tower (menara) yang memiliki ijin operasional. Jumlah tersebut lebih sedikit dari jumlah tower yang berdiri di setiap permukiman warga di Kabupaten Bekasi yang mencapai 700 tower. Pemerintah harus segera bertindak tegas kepada setiap provider (penyedia jasa layanan) telpon selular yang membandel.

Keberadaan tower-tower ini juga kan sebagai salah satu pendapatan daerah,” ungkap seorang pemerhati tata ruang yang juga Sekjen IMBAS ( Ikatan Masyarakat Bersatu ) Kabupaten Bekasi, Yulian Armanda saat ditemui dikediamannya .

Dia menambahkan, seharusnya dinas terkait melakukan identifikasi pendataan pada tower-tower yang berijin dan tidak berijin. Selain itu, keberadaan menara telekomunikasi itu pun harus disesuaikan pada zona selular yang sudah ditentukan pemerintah setempat.

“Kalau tower berdiri tidak pada zona cell, dinas harus bersikap tegas dengan melakukan pembongkaran dan menyatukannya ke menara bersama. Apabila tower-tower yang tidak berijin ini ditertibkan, maka tata ruang wilayah tidak terkesan kumuh. Berbeda dengan pemandangan saat ini terlihat tiang tower selular itu berdiri dimana-mana,” tutur dia.

Begitu banyaknya menara telekomunikasi yang tidak memiliki ijin tersebut,Yulian Armanda menduga ada gratifikasi yang dilakukan penyedia jasa layanan kepada tim identifikasi menara telpon selular bersama, yang dinamakan team cell selaku pemberi rekomendasi. Karena jika tower tidak mendapat rekomendasi dari team cell bersama, pengurusan ijin pun tidak dapat dilakukan.

Dikatakan Yulian Armanda, perijinan menara telpon selular diawali dengan mendapat rekomendasi melalui team cell bersama yang nanti dilanjutkan ke Dinas Tata Ruang dan Pemukiman. Setelah itu, pengajuan Perihal perijinan Dampak Lingkungan Jaringan Komunikasi Udara dan sejenisnya (HO) pun dilanjutkan lagi ke Pangkalan TNI AU di Lanud Halim Perdana Kusuma yang berlokasi di Cawang Jakarta Timur , dan dilanjukan ke BPMPPT untuk dapat ijin mendirikan bangunan (IMB-red).

Lanjut Yulian ” Sesuai dengan aturan yang ada “Izin Mendirikan Menara menurut Pasal 1 angka 10 Permenkominfo 02/2008 adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,Maka salah satu yang wajib dipenuhi oleh mereka adalah sarana pendukung harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya :

a.    Pentanahan (grounding)

b.    Penangkal petir

c.    Catu daya

d.    Lampu Halangan Penerbangan (Aviation Obstruction Light)

e.    Marka Halangan Penerbangan (Aviation Obstruction Marking).

 

“Untuk biaya ijin towerpun bisa mencapai ratusan juta rupiah. Dan nilai tersebut tidak masuk dalam retribusi daerah karena masuk kantong tim cell bersama dan dinas terkait. Akibatnya PAD yang berasal dari perijinan tidak tergali secara optimal, atau mengalami kebocoran,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Statistik dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Erwin menjelaskan, aturan pendirian BTS sudah ada di tingkat nasional.

Menkominfo tahun 2008 dan peraturan SKB tahun 2009. Namun penerapan peraturan diserahkan ke tingkat daerah dengan dikeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Bekasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang penataan dan pembangunan telekomunikasi bersama di Kabupaten Bekasi.

“Semakin hari memang jumlah BTS meningkat. Kemungkinan dengan dibuatnya Perda bakal ada pembatasan lagi. Menurut saya mungkin penambahannya 300 BTS selama lima tahun. Dari jumlah BTS yang saat ini mencapai 700 menara, nantinya akan ditertibkan dengan membuat menara bersama. Sehingga nantinya dalam menara bersama itu bisa dimanfaatkan tiga bahkan banyak provider,” ujar Erwin yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris team cell Kabupaten Bekasi ini.

Lebih lanjut Erwin memaparkan, pada tahun 2008 lalu, pihaknya telah melakukan identifikasi mengenai jumlah menara telekomunikasi tersebut.

Dari hasil identifikasi itu, di wilayah Kabupaten bekasi terdapat 558 menara. Ironisnya, menara itu banyak ditemukan tidak berijin. “Kami sedang ambil langkah menyiapkan peraturan daerah yang levelnya lebih tinggi dari Perbup,” ungkapnya.

“Jadi teknis pelaksanaan semua ijin pendirian menara telpon selular di Kabupaten Bekasi sudah dituangkan dalam peraturan bupati itu,” kata Erwin saat ditemui wartawan di ruang kerjanya di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.

Erwin menambahkan, penataan lokasi menara telekomunikasi bersama di Kabupaten Bekasi, ada di 255 titik sebaran yang dinamakan master cell plan. Jumlah BTS disesuaikan dengan jumlah penduduk setempat, misalkan Kecamatan Tambun total ada 52 menara telpon selular, sementara kecamatan Muaragembong hanya 4 menara karena penduduk lebih sedikit diibandingkang dengan jumlah penduduk di daerah Tambun.

Mengenai hal perijinan terhadap menara-menara telekomunikasi ini, diungkapkan Erwin, pihaknya sedang melakukan pemeriksaan perijinan. Hal itu sebagai langkah untuk menyelamatkan pendapatan daerah yang diperoleh dari retribusi pendirian menara telekomunikasi.

“Banyaknya tower tidak berijin, kami tidak memungkiri adanya kebocoran pada PAD (pendapatan asli daerah). Namun, saat ini kami akan memeriksa perijinan semua menara-menara telekomunikasi itu,” tuturnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *