Pengembang Bangunan Ilegal Tantang Nyali Walikota Jaksel

Pengembang Bangunan Ilegal Tantang Nyali Walikota Jaksel

10417448_969225889784966_5408683349763632153_n

Oleh : Goes

Jakarta,Djapos.com – Bangunan bergaya cluster tanpa IMB di wilayah Jagakarsa, tepatnya di wilayah Rt 07/Rw 07, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, sepertinya terkesan jika ada pembiaran yang dilakukan oleh pihak Sudin Penataan Kota Jaksel dalam hal ini Seksi Penataan Kota Kecamatan Jagakarsa, Jakarta-Selatan.

Pasalnya, kegiatan pembangunan rumah tinggal mewah (town house) ilegal yang diduga milik pengembang bernama H. Lutfi tersebut, jelas-jelas berdiri diatas jalur hijau (PHU). Namun sampai berita ini ditayangkan, belum juga ada tindakan tegas dari pihak terkait dalam hal ini Sudin Penataan Kota Jakarta-Selatan.

Berdasarkan pantauan, saat ini bangunan ilegal diatas jalur hijau itu telah berdiri sebanyak 23 pintu. Bahkan bukan itu saja, pengembang yang terkesan kebal peraturan tersebut, juga memiliki beberapa proyek serupa, yakni diwilayah Rt 05 / Rw 03, Kelurahan Jagakarsa. Hebatnya lagi saat dikonfirmasi, pekerja yang ada di proyek itu mengatakan kalau bangunan itu dipercayakan urusannya ke pada oknum Kasie Pemerintahan Kecamatan Jagakarsa bernama Uut.

“Kalau mau konfirmasi langsung saja ke Pak Uut, dia orang yang dipercaya bos untuk urusan wartawan,” tuturnya.

Maraknya bangunan bermasalah di wilayah Jakarta Selatan, bukanlah hal baru. Bahkan, berita mengenai bangunan-bangunan ilegal tersebut hampir setiap waktu terpampang di media. Akan tetapi, ironisnya tidak pernah ada tanggapan dan tindak lanjut dari pihak Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Sehingga wajar jika kemudian menimbulkan dugaan miring masyarakat, bahwa jangan-jangan pengembang sudah menyetorkan upeti ke institusi terkait dalam hal ini oknum Pejabat Sudin Penataan Kota Jakarta-Selatan.

Tentu saja, atas adanya fenomena bangunan bermasalah yang kian marak di wilayah Jakarta-Selatan, Syamsudin Noor sebagai Pejabat Walikota patut turut bertanggung jawab. Maka sudah semestinyalah, sebagai sosok yang sempat dijuluki Jokowi Jakarta-Selatan, Syamsudin Noor sebagai Walikota Jakarta-Selatan harus berani menyikapi hal tersebut dengan tindakan tegas. Jika perlu, segera menyeret pelaku-pelaku (oknum) yang bermain ke ranah hukum. Lantaran sudah dapat di duga keras, mereka para oknum nakal tersebut, jelas sudah berani mencuri Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya mereka setorkan.

Sebagaimana Instruksi Gubernur DKI Jakarta, bahwasanya Camat dan Walikota di intruksikan agar mengawasi perkembangan pembangunan dikawasan resapan air khususnya di wialayah Kecamatan Jagakarsa. Maka sudah sepatutnyalah, sebagai Walikota Jakarta Selatan, Syamsudin Noor harus segera mengambil sikap tegas jika tidak ingin dikatakan; diduga turut menerima upeti.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *