Di Bekasi Diskotik dan Karaoke Berkedok Sanggar Tari

Bupati dan Dewan Tutup Mata

Di Bekasi Diskotik dan Karaoke Berkedok Sanggar Tari

Oleh : ZA

Cikarang, Djapos.com – Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dan DPRD Kabupaten Bekasi dituding ‘tutup mata’ terkait maraknya Tempat Hiburan Malam (THM) yang tidak mempunyai ijin. Tudingan itu dilontarkan wakil ketua LSM Jeko (Jendela Komunikasi), Reza RA.

Dikatakannya, Hasil sidak kedua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi ke sejumlah THM tak jauh beda dengan sidak sebelumnya. 100% sampel sidak tak penuhi persyaratan perizinan yang telah ditetapkan. Parahnya lagi, beberapa THM berbentuk diskotik, pub, serta karaoke malam, perizinannya diketahui adalah sanggar tari.

“Jelas-jelas hasil sidak DPRD dan Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Bekasi beberapa waktu lalu ditemui banyaknya THM yang tidak berijin. Bahkan banyak juga yang berkedok sanggar tari dalam ijinnya tapi hingga saat ini dibiarkan saja. Seolah-olah Bupati dan Dewan tutup mata akan hal itu,” singgung Reza.

Reza, mengatakan dirinya ikut mengawasi sidak yang dilakukan DPRD Kabupaten Bekasi beberapa waktu lalu. Dikatakannya, di sampel terakhir sidak, pengelola bahkan tak mampu tunjukkan dokumen perizinannya. Pada sidak THM sebelumnya, semua sampel dianggap tak penuhi standar perizinan yang ditetapkan. Seperti Golden Blue, SKDU kafetaria, HO tidak ada. Kemudian Vitamin, SIUP pariwisata restoran, nyatanya tempat karaoke. Lalu Javazs Lippo, izinnya sebatas rekomendasi saja.

“Black pearl, tempat karaoke dengan izin perdagangan barang dan jasa yang juga diketahui mengakali luas bangunan yang diklaim. Kemudian Kagoshima, balutan restoran ala Jepang sebagai kedok dance floor di lantai tiganya, serta Motel V2 yang hanya dilengkapi salinan izin rekom berbentuk scanner tertandatangan Kepala Disparbudpora kala itu,” bebernya. 

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Mulyana Mukhtar mengaku, sidak yang dilakukan beberapa waktu lalu lebih kepada upaya untuk ajukan program legislasi daerah (prolegda) dalam waktu dekat. Hal itu dikarenakan, hingga kini keberadaan THM memang belum diatur oleh perda. Selain itu, sekaligus pihaknya merespon keluhan masyarakat terkait keberadaannya. 

“Tujuan sidak kali ini adalah menuju pra perda, yang pada akhirnya bisa mengembalikan, menertibkan, serta mengatur tempat hiburan itu sendiri,” ujarnya.

Temuan sidak, kata dia, dapat dikatakan seluruh sampel yang dikunjungi pihaknya, diantaranya, Kartika, Ryo Resto, Javazs, Ken Dedes, Panghegar, Melati Cafe, serta My Place, tak penuhi persyaratan perizinan yang berlaku. Seperti Kartika, Javazs, Ken Dedes, Panghegar, tertulis pada perizinannya, merupakan sanggar tari, namun kenyataannya terdapat aktifitas room karaoke, karaoke hall, serta diskotik.  

“Izinnya restoran namun kegiatannya lebih dari itu. Yang paling parah, izinnya sanggar tari, tapi usahanya diskotik dan karaoke, coba bayangkan, tari apa itu,” tegasnya.

Saat disinggung apakah pihaknya akan merekomendasikan untuk penyegelan ataupun penutupan THM yang ada di Kabupaten Bekasi karena tidak memiliki izin, dirinya mengaku belum sampai ke arah itu. “Kita belum ada arah kesana,” katanya.

Wakil Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Tata Saputra menambahkan, output sidak yang dilakukan pihaknya adalah bagaimana temuan sidak itu dapat dijadikan acuan untuk membenahi serta mengatur keberadaan THM. Dirinya berharap, dalam waktu dekat Prolegda yang segera diajukan pihaknya dapat digulirkan, mengingat semakin maraknya THM di Kabupaten Bekasi yang ilegal berdasarkan perizinannya.

“Saya berharap Perda yang mengatur THM dapat segera kita selesaikan. Mayoritas izin THM kini tak sesuai dengan peruntukannya. Kalau terus dibiarkan, merugikan banyak pihak, terutama Pemkab Bekasi yang tak dapatkan PAD secara semestinya. Parahnya, banyak oknum dinas yang mengambil keuntungan pribadi, masa ada oknum Satpol PP, Dinas Pariwisata yang ambil setoran tiap bulannya, enak amat!! Bahkan ada rekom dari Pol PP yang pakai jangka waktu dan harus diperpanjang masa berlakunya, aneh banget, padahal waktu rapat sebelumnya, Pol PP bilangnya tidak keluarkan surat apapun, buktinya ada di sidak ini,” kata dia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *