Minimarket Sudah Segel Bisa Operasi, Kinerja Penataan Kota Dipertanyakan

Minimarket Sudah Segel Bisa Operasi, Kinerja Penataan Kota Dipertanyakan

foto2710

Oleh : Goes

Jakarta, Djapos.com – Sungguh ironis, jika seorang Walikota yang sebelumnya pernah berjanji dan berkomitmen tidak akan mentolerir bangunan-bangunan ilegal yang melanggar peruntukan dari rumah tinggal menjadi komersial dengan mengatakan akan melakukan tindakan bongkar paksa, terutama terhadap minimarket yang berdiri diatas lahan jalur hijau (PHU), nyatanya hanya cuma isapan jempol belaka. Padahal, sudah sering media investigasi menayangkan berita terkait kasus bangunan ilegal. Namun nyatanya lacur, justeru sampai hari ini bangunan bermasalah malah kian marak. Bahkan minimarket ilegal, yang berdiri dilahan PHU sekalipun, terkesan tidak tersentuh oleh penindakan yang seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak terkait.

Pasalnya, berdasarkan hasil pantauan dilapangan bangunan-bangunan ilegal pelanggar peruntukan tersebut, justeru semakin ramai bermunculan, dan bahkan terkesan adanya pembiaran oleh pihak aparat terkait. Hebatnya lagi, bangunan pelanggar Perda No.2 tahun 2002 tentang Perpasaran itu, malah di sinyalir ada oknum pejabat yang membekinginya. Padahal Intruksi dari Gubernur DKI no 62 tahun 2010 tentang pendataan usaha mini market sudah sangat jelas menegaskan kepada para Walikota agar melakukan penataan dan tidak mentolerir adanya upaya penambahan bangunan-bangunan minimarket sesuai perundang-undangan.

Kisah bangunan minimarket ilegal yang diduga sering dibekingi oknum pejabat itu, dari tahun ke tahun tidak pernah sepi. Bahkan di jaman Camat Jayadi (sekarang Asisten Pemerintahan Walikota Jaksel), pernah di peroleh keterangan dari seorang staf aparat P2B Kecamatan Tebet adanya bangunan minimarket bermasalah yang di katakan kalau bangunan tersebut adalah benar titipan sang oknum pejabat bernama Jayadi. Namun saat di konfirmasi via Hp, justeru sang oknum membantahnya dengan keras.

“Itu tidak benar, siapa yang ngomong, sebutkan saja namanya. Saya tidak pernah main bangunan, menurut kamu sendiri saya seperti itu tidak ?!” ketusnya saat itu.

Sementara itu disatu kesempatan, saat dilaksanakan eksekusi (pembongkaran) bangunan bermasalah di jalan Salihara, wilayah Pasar Minggu, Kasudin Penataan Kota Jaksel Sukriya, saat di konfirmasi mengenai minimarket yang telah disegel namun tetap bisa menjalankan usahanya bahkan berani mencopot segel, mengatakan akan menindak lanjuti laporan dan menyatakan kalau bangunan tersebut sudah menjadi target bongkar.

“Kita akan menindak lanjuti laporan anda, yang jelas bangunan tersebut memang sudah menjadi target bongkar,” ujar Sukriya.

Lalu ada apa dengan Intruksi Walikota Jakarta Selatan no 22 tahun 2010, tentang pendataan minimarket yang salah satu isinya mengintruksikan kepada Kasat Pol PP, untuk tidak mengeluarkan Undang-Undang Gangguan (UUG), serta kepada Sudin KUMKMP (Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan) agar tidak pula mengeluarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), juga Camat, Lurah, agar tidak usah lagi mengeluarkan domisili. Namun kenyataannya dilapangan, justeru minimarket ilegal dan bangunan tanpa IMB serta berubah fungsi (dari rumah tinggal menjadi komersil) malah makin marak ditemui di Wilayah Jakarta Selatan.

Tentunya tidak dapat dimaklumi, dengan adanya fenomena yang terus terjadi di wilayah Pemerintahan Walikota Jakarta Selatan itu, bisa disimpulkan bahwa Pelanggaran terhadap Perda Nomor 7 tahun 2010 tentang Bangunan dan Gedung, adalah lantaran disebabkan oleh lemahnya kinerja pengawasan dan penindakan aparat penataan kota administrasi Jakarta Selatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *