PPNS Disnakertrans Kab Bekasi Tidak Transparan Dalam Penyidikan Kasus PT WBLS

PPNS Disnakertrans Kab Bekasi Tidak Transparan Dalam Penyidikan Kasus PT WBLS

 PT WBLS ok

Oleh : Ray, R.A

Bekasi, Djapos.com – Ketidakjelasan Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) dalam menangani kasus PT. Wan Bao Long Steel (WBLS) patut dipertanyakan keseriusannya. Bahkan terkait sudah dikeluarkannya SPDP serta SPT untuk menindaklanjuti kasus tersebut masih menjadi tandatanya besar. (baca Tangani Kasus Naker, PPNS Disnakertrans Kab Bekasi Mandul dan Mati Suri)

Saat dimintai keterangan kembali mengenai proses kelanjutan dan penanganan kasus PT. WBLS, Kadis Disnakertrans Kab Bekasi malah menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada bawahannya Kasie Wasnaker Hary Murbijanto.

Dan ketika ditemui ruang kerjanya Hary Murbijanto menjelaskan, PPNS tetap akan melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan.

“Mengenai SPDP dan SPT sudah pasti ada karena tidak mungkin melanjutkan penyidikan tanpa keduanya. Tapi waktu itukan kejaksaan hanyaa kasih waktu sampai 14 hari dan kita sangat hati-hati dalam menangani kasus ini,” kata Hary.

Kasie Wasnaker kab bekasi Hary Murbijanto okLanjut Hary, pihaknya juga tidak ingin kalah, karena sudah kerja keras menangani kasus tersebut. Selain itu pengawasan dan penyelidikan juga butuh waktu serta ke hati-hatian, jangan sampai kekurangan alat bukti.

“Kami sudah memeriksa para pekerja untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan dari pihak manajemen perusahaan juga sudah kita panggil dan sudah kita mintai keterangan. Namun sejauh ini laporannya masih dalam pengawasan Polda dan belum sampai ke Kajari Cikarang. Mengenai keterlambatan dalam melakukan penyelidikan dikarenakan kami kurang berpengalaman,’ pungkasnya.

Dalam menangani kasus PT. WBLS pihaknya juga masih membutuhkan beberapa alat bukti lagi untuk melanjutkannya sampai ke pra persidangan dan juga masih membutuhkan saksi ahli dari Akademisi.

“Terkait adanya isu telah terima suap dari perusahaan sebesar Rp 400 juta jelas itu tidak benar. Dalam hal ini jelas sayalah orang yang sangat dirugikan karena sejauh ini kita sudah bekerja semaksimal mungkin,” jelasnya kepada djapos.com

Supriyanto selaku Kabid Wasnaker Kab Bekasi ikut menambahkan, bahwa sejauh ini pihaknya masih mengumpulkan data dan alat bukti.

“Kalau buktinya dirasa sudah cukup baru kita mengadakan gelar perkara. Bagaimana kita bisa melanjutkan kalau buktinya saja masih kurang dan kami masih ingin melengkapinya lagi,” ujar Supriyanto.

Menanggapi hal ini, Auf selaku Wakil Ketua DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) yang memang mengamati perkembangan kasus PT. WBLS melihat hal yang agak aneh. Karena dari keterangan Kasie maupun Kabid jelas ada perbedaan. Dan mengenai adanya SPDP dan SPT yang seharusnya berada dikejaksaan malah dirahasiakan. Ini jelas sudah melanggar prosedur awal penyidikan PPNS yang sudah berlangsung sekian lama dan sempat terhenti.

“Ketika kami tanyakan serta ingin mengetahui dimana SPDP dan juga SPT nya, Hary Murbijanto tidak berani memperlihatkan. Jelas ini bertentangan dengan Undang-undang No.14 Tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik,” kata Auf

Dan dalam hal ini, Disnakertrans Kab Bekasi harus mengoreksi kembali segala kebijakan informasi yang seharusnya terbuka sesuai dengan Undang-undang.                        

Selan itu, Bupati Bekasi seharusnya dapat menindak setiap oknum di jajarannya yang tidak koperatif dalam memberikan keterangan ataupun informasi publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *