Dewan Pers Lakukan Verifikasi Media, FPII Ajukan Petisi Ke DPR

foto head 37 ok 

Djapos.com – Terkait beredarnya verifikasi sejumlah media dan tanda barcode yang dikeluarkan Dewan Pers ditengarai bakal banyak yang menentangnya.

Pasalnya, kebijakan verfikasi media yang dikeluarkan oleh Dewan Pers tersebut terkesan terburu -buru dan belum dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.

Diduga adanya kebijakan tersebut hanya untuk menghalangi Kebebasan Pers dan adanya dugaan “pesanan”.

Tentang adanya permasalahan verifikasi media, Ismanto yang mewakili Dewan Pers menyatakan bahwa hal tersebut bukan untuk mendiskriminasi teman-teman wartawan, tapi lebih terfokus pada penataan dalam industri Pers.

“Masalah verifikasi sudah sejak dari tahun 2001 kita infokan ke teman-teman media. Kalau dibilang kami kurang sosialisi permasalahan verifikasi, itu bukan satu alasan, karena kami sudah memberikan informasi tersebut setiap tahunnya,” ungkap Ismanto di gedung Dewan Pers, Jum’at (10/02/2017).

Dengan adanya verifikasi dan tanda barcode di setiap media, jelas hal itu sangat mengekang kemerdekaan Pers dan tentunya akan berdampak kepada para insan pers di Indonesia.

Dengan sikap tegas, para insan pers sepakat membentuk forum yang menjadi langkah awal petisi bersama.

Surat petisi untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang baru dimulai dua hari ini sudah terdata sedikitnya 126 jurnalis dari 76 media yang mewakili insan pers se Indonesia.

“Kami adalah pekerja pers dan ini adalah profesi kami. Kami sangat menyayangkan kebijakan Dewan Pers yang menyalah artikan keberadaan kami sehingga kami tidak dianggap,” ujar Opan salah satu penggagas berdirinya Forum Pers Independen Indonesia (FPII ).

Ketika ditanyakan langkah langkah kedepannya, Petisi untuk RDP sudah masuk ke Komisi I DPR RI.

foto head 37 ok 2Tantowi Yahya, salah seorang anggota Komisi I DPR RI saat ditemui di Gedung Nusantara III DPR RI mengatakan, permasalahan ini memang harus disikapi dengan serius dan bijak. Masalah ini memang menjadi permasalahan nasional dalam dunia jurnalis.

“Kebijakan Dewan Pers dianggap tidak objektif dan terkesan membatasi ruang gerak Pers yang tidak sesuai UU Pers No. 40 tahun 1999,” kata Tantowi.

Masih menurutnya, kebijakan yang yang dikeluarkan Dewan Pers terkait verifikasi dan kode barcode itu ada asumsi pesanan politik dan bisnis di dalamnya serta untuk menekan gejolak yang telah menjadi viral dengan sebutan hoax.

”Diduga ada pesanan politik dan bisnis,” ungkapnya.

Opan menambahkan, bahwa para utusan FPII ke Dewan Pers bukan hanya membawa misi untuk meminta verifikasi dan barcode untuk dikaji lagi, namun belum saatnya untuk diumumkan di publik saat ini.

“Ya, terlalu cepat kebijakan itu dikeluarkan Dewan Pers. Sedangkan di UU Pers tidak ada perintah barcode. Dewan Pers hanya pelaksana UU Pers dan bukan untuk mengambil keputusan sepihak. Kan masih ada Komisi I DPR RI yang memiliki hak dan kewenangan dalam hal itu,” ujar opan.

Untuk itu Forum Pers Independen Indonesia (FPII) meminta Komisi I DPR RI segera menggelar RDP yang dihadiri pengurus inti Dewan Pers dengan kami hingga terbentuk komunikasi yang sehat guna menyelesaikan konflik nasional yang melibatkan insan pers diseluruh Indonesia, sehingga tidak menimbulkan aspek sosial ekonomi.

Opan juga mengatakan, jika itu terjadi maka hal itu akan menambahkan prosentase kriminalisasi, karena menyangkut permasalahan karya anak bangsa dan tentunya persoalan perut.

”Mari sama-sama kita perjuangkan kebebasan pers demi kemajuan bangsa kita,” tutup Opan.

Reporter : Ray

Foto : dok/DJP/r4y

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *