Pungli di MTS Swasta Menjamur, Pihak Kemenag Belum Ambil Tindakan

foto berita daerah-8

Pemalang, Djapos.com – Impian wali murid tentang sekolah gratis di MTS Ihsaniyah Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Jawa Tengah cuma jadi wacana saja. Apalagi menjelang ujian kelulusan siswa dengan banyaknya tarikan yang membebani pihak wali murid

Salah seorang wali murid yang tidak mau disebutkan namanya menuturkan, beratnya beban wali murid untuk membeli buku LKS setiap satu semester dengan harga Rp 126.000. Untuk ujian nasional pun yang konon di biayai sama negara juga di tarik iuran sebesar Rp 400.000.

“Belum lagi adanya biaya Study Tour sebesar Rp 400.000 dan murid yang ikut maupun yang tidak ikut tetap harus bayar,” ungkap wali murid tersebut sambil melaju pergi.

Saat di konfirmasi ke pihak sekolah tidak bisa menjelaskan dengan alasan Kepala Sekolah sedang tidak di kantor. Dan saat diminta perwakilan dari sekolah juga sama tidak bisa menjelaskan

Menanggapi hal tersebut, Rianto dari Komisi Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) saat ditemui di rumahnya mengatakan, bahwa Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), secara resmi mengeluarkan peraturan terbaru berkaitan dengan pungutan di sekolah.

Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan di Tingkat SD/MI dan SMP/MTs.

“Permendikbud ini berlaku untuk semua jenis sekolah, baik sekolah kategori Sekolah Berstandar Internasional (SBI), Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI), maupun sekolah-sekolah berkategori lain di bawahnya,” kata Rianto.

Masih menurut Rianto, Pungutan dalam bentuk biaya operasional dan biaya investasi di SD/MI dan SMP/MTs. negeri non-RSBI hukumnya haram dilakukan, dan pungutan biaya operasional di SD/MI dan SMP/MTs. swasta yang menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) juga dilarang untuk dilakukan.

“Biaya operasional, misalnya untuk melengkapi kebutuhan laboratorium, perpustakaan, sarana belajar di ruang kelas, dan seragam. Sedangkan biaya investasi, misalnya pembangunan atau renovasi gedung, pembangunan pagar, dan sejenisnya,” ujarnya.

Di dalam peraturan tersebut, telah ditetapkan dan ditegaskan tentang bentuk sanksi yang akan diterima bagi sekolah yang melakukan pelanggaran. jika setelah peraturan ini efektif berlaku, ditemukan ada sekolah yang melanggar aturan, maka kepala sekolah akan menjadi target utama.

“Bentuk sanksi yang telah ditetapkan mulai dari teguran tertulis, mutasi, sanksi administratif, hingga pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan yang sudah ditetapkan,” tutup Rianto.

Reporter : Solihin

Foto : dok/DJP/sol

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *