Tolak Verifikasi Oleh Dewan Pers, FPII Gelar Aksi Nasional

 foto head 40 ok

Jakarta, Djapos.com – Diskriminasi dan tindakan kriminalisasi terhadap Insan Pers yang semakin merebak di pelosok Nusantara telah membuat gejolak.

Hal ini dikarenakan kebijakan Dewan Pers (DP) yang menerapkan adanya verifikasi dan barcode serta penetapan legalitas hukum harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) untuk setiap Perusahaan Pers nasional.

Dan ini sudah mulai terlihat dengan adanya informaasi bahwa beberapa Instansi pemerintah baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota telah melarang sejumlah Insan Pers untuk tidak meliput di kantor mereka.

Dalam undang-undang Pers sendiri tidak disebutkan secara mutlak badan hukum Perusahaan Pers harus berbentuk PT. Namun ketentuan tersebut diterapkan oleh Dewan Pers melalui selebaran di beberapa Instansi daerah.

“Ini kejadian sudah sering terjadi terhadap insan pers diseluruh Indonesia. Yang harus disalahkan adalah Dewan Pers, lembaga pers seperti melihat dalam aquarium atas diskriminasi dan tindak kekerasan yang sering terjadi terhadap insan pers. Ujar Kasihhati saat ditemui dikantor sekretariat FPII Jakarta, Kamis (16/3/2017).

Untuk mengantisipasi agar tidak terus menerus bergejolak, para Insan Pers yang tergabung dalam Forum Pers Independen Indonesia (FPII) menggelar Aksi Nasional.

foto head 40 ok 3Menurut Mustofa Hadi Karya alias Topan,selaku Ketua Seknas FPII menilai Dewan Pers tidak adil dan tidak berpihak, baik itu terhadap para Insan Pers dan juga terhadap media massa yang belum atau tidak terverifikasi.

“Hari senin (20/03/2017) para Insan Pers yang tergabung dalam wadah FPII di seluruh Indonesia akan bergerak serentak melakukan demostransi menuntut Dewan Pers dengan beberapa poin tuntutan yang harus disetujui oleh Dewan PERS,” kata Topan dalam siaran pers nya yang dikirim kesemua  redaksi Media yang tergabung di FPII, Sabtu (18/3/2017).

Lanjut Topan, masih banyak contoh kasus yang merugikan jurnalis, dari penolakan, pemukulan hingga berbagai tindakan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh Narasumber.

“Kami merasakan adanya diskriminasi yang dilakukan oleh Dewan Pers (DP), maka FPII memandang perlu agar Insan Pers yang merupakan wujud dari pelaksana UUD bahwa kebebasan berserikat dan berpendapat adalah hak setiap warga negara,” lanjutnya

Topan juga mengatakan,bagi para media yang sudah berbadan hukum, maka perlu adanya tindakan nyata untuk melindungi dan menaungi insan Pers dari belenggu Verifikasi dan pembungkaman yang saat ini terjadi di republik ini. Dewan Pers yang kita anggap sebagai wadah untuk melindungi wartawan malah tidak berpihak sama wartawan. Padahal Dewan Pers terlahir dan ada karena wartawan. Itu yang tidak dipahami oleh Dewan Pers.

Masih menurut Topan, FPII berdasarkan latar belakang permasalahan yang berkembang, berusaha memberikan surat agar dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan sudah dilayangkan ke Komisi I DPR-RI serta Dewan Pers. Namun usaha tersebut hingga saat ini belum ada kepastian atau jawaban memuaskan yang diberikan kepada FPII,

“Untuk memperjuangkan keadilan, serta memperjuangkan hak-haknya, FPII berdasarkan kesamaan tujuan, kesamaan niat dan kesamaan langkah akan melakukan Aksi Demonstrasi Damai Turun ke Jalan di depan Kantor Dewan Pers Jakarta secara nasional,” ujar Topan.

Tercatat hampir ribuan Media Cetak, Online, dan Elektronik dari berbagai daerah di Indonesia  memutuskan akan ikut serta.

“Tujuan kami menggelar aksi ini adalah agar aspirasi tersebut dapat tersampaikan kepada penentu kebijakan ataupun pembuat UU,” tandasnya.

foto head 40 ok 2Karenanya kami dari FPII akan melakukan aksi di gedung Dewan Pers atas kinerja DP dan di Gedung MPR/DPR agar pihak DPR segera menghentikan rencana Panja UU Pers, yang terindikasi mengekang kebebasan dan Kemerdekaan Pers.

Adapun Tuntutan FPII Adalah sebagai berikut :

1, Cabut Verifikasi Media di seluruh Indonesia.

  1. Stop, Intimidasi, Diskriminasi, dan Kriminalisasi Wartawan,
  2. Kembalikan fungsi UU Pers No. 15a tahun 1999.
  3. Dewan Pers Harus membuat pernyataan di media massa terkait dengan adanya selebaran pelarangan meliput terhadap wartawan/jurnalis yang tidak terverifikasi, yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah/Swasta di seluruh wilayah Indonesia.

Aksi Serempak yang dilaksanakan ini akan berlangsung dari Sabang sampai Merauke : Aceh, Jabodetabek, Banten, Medan, Bangka Belitung, Palembang, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalbar, NTB, Sulteng, Makassar, Maluku, Maluku Utara, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Fakfak, Papua.

 

Reporter : Goesti, Ray, Anto

Foto : dok/DJP/goes

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *