Gelar Aksi Jilid II, Bukti FPII Sebagai Garda Terdepan Perjuangkan Insan Pers

foto head-43-4

Forum Pers Independent Indonesia (FPII) gelar Konferensi Pers, Selasa (11/04/2017) terkait Aksi Damai Jilid II 
yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 13 April 2017, dimana aksi tersebut akan diikuti lebih banyak massa dari 
insan pers se Indonesia.

Jakarta, Djapos.com – Forum Pers Independent Indonesi (FPII) akan menggelar kembali Aksi Damai lanjutan yang kedua pada Kamis 13 April 2017.

Rencananya aksi yang dinamai dengan Aksi Akbar Jurnalis Independen ini akan di ikuti lebih dari 400 an media baik cetak, elektronik, radio dan online yang tergabung dalam FPII.

Hefrizal selaku Ketua Aksi mengatakan, bahwa aksi kali ini merupakan aksi tuntutan dari aksi sebelumnya tanggal 20 Maret 2017 lalu.

“Kami menggugat Dewan Pers (DP) karena telah sengaja tidak mencabut kebijakannya terkait verifikasi media. Selain itu membarcode media sama saja seperti membarcode barang dagangan di super market,” kata Hefrizal saat konferensi pers sebelum Aksi Damai kedua di Kantor Sekretariat FPII, Kalibata, Jakarta Selatan (11/04/2017).

Kasihhati selaku Ketua Presidium yang ikut serta dalam konferensi persnya juga menyatakan, bahwa FPII ini lahir sebagai penyeimbang DP yang mulai keluar dari jalurnya.

“Pers itu harus merdeka, dilindungi dan tidak boleh diintervensi karena memiliki hak yang dijamin. Pers juga sebagai pilar keempat demokrasi harus memiliki hak yang bebas untuk melakukan kontrol sosial,” ujar Kasihhati.

Bunda panggilan akrab Kasihhati menambahkan, pers tidak boleh diintervensi oleh kepentingan politik penguasa ataupun kepentingan pengusaha.

“Saya jadi curiga dengan kebijakan verifikasi media ini, dikarenakan ingin mengekang kebebasan Pers, dan Ini harus kita lawan!,” tegasnya lagi.

foto head-43

Konferensi Pers FPII : dari kiri Bang Jalu selaku Deputi Organisasi Setnas FPII, Bang Hefrizal selaku Ketua Aksi
Damai Jilid II, Kasihhati Selaku Ketua Presidium FPII, Bang Edy selaku Jubir Presidium FPII dan Mustofa Hadi Karya alias Opan selaku Ketua Setnas FPII. 

Mustofa Hadi Karya selaku Ketua Setnas FPII, juga mengatakan, sesuai dengan UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, bahwa DP hanya melakukan pendataan terhadap perusahaan pers.

Namun saat ini DP sudah melampaui kewenangannya dengan membuat kebijakan yang dianggap bukan fungsinya melakukan pendiskriminasian terhadap media media dan insan pers.

“Proses verifikasi terhadap media dan melegalisasikannya dengan memberi cap berupa QR code bagi media yang lulus verifikasi adalah tindakan diskriminatif, bahkan dilapangan saat temen temen melakukan peliputan, sering dianggap tidak legal karena medianya belum lulus verifikasi,” kata Opan panggilan akrab Mustofa Hadi Karya.

Lanjut Opan, FPII hadir bukan untuk membubarkan DP. Hadirnya FPII sebagai penyeimbang dan menjalankan UU Pers sesuai fungsinya yang tidak pernah dijalankan oleh DP secara independen.

Masih menurut Opan, dalam aksi kedua FPII, ratusan wartawan akan mendatangi kantor Dewan Pers, Menkominfo dan DPR RI untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan tuntutannya.

foto head-43-3

Perwakilan Insan Pers dan Media yang mengikuti Konferensi Pers FPII.

Adapun tuntutan FPII :

  1. Mencabut kebijakan Verifikasi dan barcode yang meresahkan insan pers,
  2. Mengganti para oknum pengurus dewan pers yang berotak kotor,
  3. Meminta Komisi I DPR RI segera membatalkan Panja yang membahas RUU terkait pemberitaan wartawan yang tidak terverifikasi bisa dipidanakan.

“Tuntutan FPII ini sangat jelas, bahwa kebijakan dewan pers sudah melanggar hak azasi kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh UUD 1945,” tegas Opan.

Reporter : Goesti, Ray, RDI

Foto : dok/DJP/goes

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *