FPII Pasang Baliho Menggugat, Legitimasi Dewan Pers Hilang

 foto berita 44-1

 Perwakilan peserta Aksi Jilid II FPII saat melakukan pemasangan baliho bertuliskan “FPII MENGGUGAT DEWAN PERS” di Gedung Dewan Pers, Kebun Sirih Jakarta Pusat, Kamis (13/03/2017)

Jakarta, Djapos.com – Forum Pers Independent Indonesia (FPII) membuktikan lagi eksistensinya, dimana baru hampir tiga bulan didirikan oleh insan pers yang peduli akan nasib dunia pers tanah air, sudah dua kali melakukan Aksi Menggugat Dewan Pers.

Pada hari Kamis (13/4/2017) sekitar 400 an orang dari insan pers yang tergabung dalam FPII dan sebagian merupakan perwakilan dari berbagai daerah kembali ikut turun melakukan Aksi Jilid II.

Massa FPII datang sekitar jam 11.50 WIB ke gedung Dewan Pers di Kebun Sirih Jakarta Pusat dengan rombongan baik yang berkendaraan motor maupun mobil.

 Obor Panjaitan selaku Panglima orasi Aksi Jilid II FPII dalam melakukan orasi di Gedung Dewan Pers, bersama Kasihhati Ketua Presidium FPII dan Marshal Ketua Setwil Sumatera Utara

Obor Panjaitan selaku Panglima orasi dalam Aksi Jilid II FPII langsung melakukan orasi yang diawali dengan meminta pihak Dewan Pers (DP) dan Kepolisian untuk membuka pintu gerbang. Hal ini diminta karena seperti pada aksi sebelumnya dilokasi yang sama.

“Tolong pihak Dewan Pers dan yang terhormat Kepolisian RI, agar membua pintu gerbang karena kami ingin masuk ke kantor kami,” kata Obor dengan lantang diatas moibl komando yang berada di depan gerbang gedung DP.

Lanjut Obor, bahwa FPII datang kembali ke DP karena lembaga tersebut semakin menunjukkan ketidakberpihakannya kepada insan pers.

Aksi FPII tersebut berlangsung tertib, walaupun di dalam gedung DP sempat terjadi ketegangan dan sedikit memanas.

Pasalnya, lima orang perwakilan peserta aksi FPII yang dipimpin oleh Ketua Aksi Hefrizal masuk ke gedung DP untuk memasang baliho bertuliskan FPII MENGGUGAT DEWAN PERS itu ditolak mentah-mentah oleh Stanley panggilan dari Yosep Adi Prasetyo selaku Ketua DP.

“Itu tidak boleh karena ini gedung milik pemerintah. Jika sampai dipasang banner tersebut, maka saya akan laporkan tindakan FPII ke mabes Polri,” ucap Stanley kepada Hefrizal.

Walaupun ditolak, kelima utusan FPII itu tetap melanjutkan aksi pemasangan balihonya dan menjadi kini menjadi viral.

Sementara itu Kasihhati, Ketua Presidium FPII menanggapi ancaman Stanley tersebut dengan memintanya keluar untuk menemui para peserta aksi.

“Mana Stanley, keluar kau! Hadapi kami para insan pers ini. Jangan berani main ancam karena ini kantor kami para insan pers,” kata Kasihhati dalam orasinya saat pemasangan baliho yang dilakukan oleh lima orang perwakilan aksi FPII.

Lanjut Kasihhati, bahwa DP sudah kehilangan muka karena baliho gugatan FPII telah terpampang lebar.

 

Aksi Jilid II FPII Juga Geruduk Kemenkominfo dan DPR RI

Setelah selesai berorasi di DP, peserta Aksi Jilid II DPII melanjutkan demonya di gedung Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) di jalan Merdeka Barat No. 2 Jakarta Pusat.

Jalu Pamone selaku Ketua Divisi Organsasi FPII dalam Aksi Jilid II FPII sedang melakukan orasi di Gedung 
Kementerian Komunikasi dan Informasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat

Jalu Pamone selaku Ketua Divisi Organsasi FPII yang berorasi mengatakan, bahwa Kemenkominfo seharusnya dapat membedakan antara pers dan sosial media (sosmed). Karena hasil karya jurnalistik tidak dapat dikatakan HOAX dan juga tidak dapat di KUHP kan. Dewan Pers salah mengartikan hal tersebut dengan membuat verifikasi media.

“Pers dan Sosial Media itu sangat berbeda. Dalam jurnalistik tidak ada itu yang namanya HOAX. Beda dengan Sosmed yang diantaranya Facebook, Twitter, Instagram yang memang banyak HOAX nya,” kata Jalu dengan berapi-api.

Setelah dari Kemenkominfo, aksi dilanjutkan ke gedung DPR RI di jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Selatan.

Obor Panjaitan kembali melakukan orasi untuk mengingatkan para anggota DPR RI, khususnya Komisi I dimana sebelumnya sudah menerima surat dari FPII dan juga menerima perwakilan FPII.

Para perwakilan yang beranggotakan tiga orang tersebut dijanjikan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada 10 April 2017 lalu. Namun sampai dengan tanggal tersebut tidak ada surat undangan ataupun konfirmasinya. Selain itu FPII juga menolak jika hanya RDPU, tapi yang diminta adalah RDP dengan memanggil semua para pihak.

“Kita jangan lemah sebagai insan pers yang merupakan pilar ke-4 demokrasi serta tulang punggung kemajuan bangsa ini. Selama hak kita dirampas, kita takkan pernah tinggal diam untuk melawan dan turun kejalan guna menegakkan kebenaran dan keadilan,” kata Obor mengingatkan para peserta aksi.

Lanjut Obor, FPII hadir untuk berkunjung secara santun dan damai, namun tegas. FPII datang lagi untuk mempertanyakan kepastian pencabutan verifikasi media. Dengan semangat nasionalisme, dengarkan dan camkan, serta renungkan itu.

“Stop kekerasan, intimidasi, diskriminasi terhadap pers di seluruh wilayah Indonesia. Kami tak pernah lelah berjuang demi keadilan dan tak pernah lari dalam berperang melawan ketidak adilan. Jangan pernah katakan kemakmuran, kesejahteraan wartawan. Jangan pernah katakan keadilan,” tegasnya.

Perwakilan peserta Aksi Jilid II FPII sedang melakukan orasi pemasangan Baliho di gedung DPR RI 
Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Selatan

Di gedung DPR RI pun, peserta aksi kembali memasang baliho yang bertuliskan “WARTAWAN DAN MEDIA INDEPEND INDONESIA MENGGUGAT”.

Dalam orasinya juga di depan gedung DPR RI, Mustofa Hadi Karya yang biasa disapa Opan selaku Ketua Setnas FPII, mengatakan bahwa aksi lanjutan kali ini tetap pada tuntutan sebelumnya, yaitu dengan menuntut Dewan Pers (DP) untuk :

  1. Mencabut kebijakan verifikasi dan barcode yang meresahkan insan pers,
  2. Stop diskriminasi dan kriminalisasi wartawan.
  3. Mengganti para oknum pengurus yang tidak dapat mengurus Dewan Pers
  4. Tolak Panja Rencana Perubahan Undang Undang Pers dan kembalikan fungsi Undang-Undang Pers tahun 1999.

Sebelum ditutup dengan do’a sebagai tanda berakhirnya rangkaian Aksi Jilid II FPII, Hefrizal kembali berorasi dan mengatakan, bahwa Komisi I berjanji lagi kepada FPII untuk melakukan pertemuan.

“Hari senin atau selasa tanggal 17 atau 18 April 2017, kita dischedulekan kembali untuk gelar RDP (Rapat Dengar Pendapat) bukan RDPU. Karena RDPU telah kita tolak, yang kita inginkan adalah RD,” Tutup Hefrizal.

 

Reporter : Goesti, Abindos, RDI

Foto : dok/DJP/Abindos/RDI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *