Audiensi Dengan FPII, Komisi I DPR RI Akan Panggil Dewan Pers

berita foto head 45-2
Foto bersama antara Forum Pers Independent Indonesia (FPII) dengan Komisi I DPR RI setelah Audiensi

 Jakarta, Djapos.com – Akhirnya Komisi I DPR RI mau menerima perwakilan Forum Pers Independent Indonesia (FPII), setelah digelarnya aksi jilid dua terkait tuntutan menggugat kebijakan Dewan Pers (DP) pada Kamis (13/4/2017) lalu.

FPII meminta agar verifikasi media yang dilakukan DP untuk sementara diberhentikan dahulu sampai ada sosialiasi lebih lanjut.

Mustofa Hadi Karya selaku Ketua Sekretatis Nasional (Setnas) FPII mengatakan, bahwa pertemuan antara FPII dengan Komisi I DPR RI tersebut berlangsung singkat serta hanya menghasilkan beberapa poin saja.

opan ketua setnas
Mustofa Hadi Karya alias Opan Ketua Sekretatis Nasional (Setnas) FPII

“Pertemuan dengan Komisi I DPR RI tidak banyak yang kami minta. FPII hanya menuntut cabut verifikasi media versi DP yang kami anggap sangat mendikriminasikan pemilik media dan insan pers diseluruh Indonesia,” ucap Opan panggilan akrab Mustofa Hadi Karya di Gedung DPR RI, Selasa (18/04/2017).

Masih menurut Opan, verifikasi media versi DP terlalu terburu buru tanpa adanya sosialisasi yang jelas. Bahkan 74 media yang sudah diverifikasi tersebut adalah hasil dari Piagam Palembang tahun 2010.

“Fatalnya, verifikasi tersebut telah membunuh perkembangan media dan kemerdekan pers, ini harus disikapi dengan serius,” lanjut Opan.

Selain Opan selaku Ketua Setnas, perwakilan FPII yang diterima Komisi I DPR RI dalam audience tersebut, antaralain Kasihhati selaku Ketua Presidium, Edy Piliang (Jubir Presidium), Richard Dean (Dewan Etik Presidium), Jalu (Deputi Organisasi), Hefrizal (Deputi Jaringan), Wesly (Deputi Advokasi), Obor Panjaitan, (Deputi Kajian), serta Wulan, Goesti, Black dan Baso dari pengurus Setnas FPII.

 

Komisi I DPR RI Akan Panggil Dewan Pers

Meutya Viada Hafid, selaku Wakil Ketua Komisi I DPR RI menyatakan bahwa tuntutan FPII bisa dirasakan dan akan menjadi catatan tersendiri.

“Tuntutan FPII bisa kami rasakan, memang belum adanya tata kelola kewartawanan yang baik selama ini,” kata Meutya saat menjawab audience FPII diruang MKD DPR RI.

Lebih lanjut, Meutya juga menyampaikan akan memanggil Ketua Dewan Pers terkait tuntutan FPII dan memang Komisi I memang sangat jarang bertemu dan bisa dihitung dengan jari. Bahkan kata Meutya, bisa setahun sekali pemanggilan Dewan Pers terkait anggaran APBN pertahunnya.

“Kami dari Komisi I DPR RI akan mempelajari tuntutan FPII ini. Jika memang dirasakan verifikasi media tersebut belum saatnya diberlakukan, maka kami akan meminta Dewan Pers untuk mencabutnya sampai adanya sosialisasi serta ketentuan-ketentuan untuk verifikasi dipahami seluruhnya,” janji Meutya didepan pengurus FPII.

Untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP), Meutya meminta FPII untuk segera lengkapi beberapa persyaratan yang diperlukan .

berita foto head 45-1
Meutya Hafid, selaku Wakil Ketua Komisi I DPR RI didampingi oleh Dave Akbarshah Fikarno Laksono, ME dan Bobby Adhityo Rizaldi, SE, MBA, CFE, keduanya dari Fraksi Partai Golkar serta Marinus Gea, SE, M.Ak dari Fraksi PDIP.

Dalam pertemuan tersebut Meutya Hafid, selaku Wakil Ketua Komisi I DPR RI didampingi oleh Dave Akbarshah Fikarno Laksono, ME dan Bobby Adhityo Rizaldi, SE, MBA, CFE, keduanya dari Fraksi Partai Golkar serta Marinus Gea, SE, M.Ak dari Fraksi PDIP.

Ditempat yang sama, ketua Deputi Jaringan FPII, Hefrizal mendesak dewan pers melalui komisi I DPR agar segera menggelar siaran pers untuk mencabut edaran edaran yang sudah disebarluaskan ke instansi pemerintah, TNI dan Polri bahwa verifikasi yang sudah tersebar tersebut dibatalkan. (fpii)

 

Reporter : Goesti, Abindos, RDI

Foto : dok/DJP/Abindos/RDI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *