KWRI dan AWDI Beri Apresiasi serta Dukungan Kepada FPII

Komite Wartawan Republik Indonesia (KWRI) danAsosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI beri apresiasi serta 
dukungan kepada Forum Pers Independen Indonesia (FPII)

Jakarta, Djapos.com – Ketua Umum DPP Komite Wartawan Republik Indonesia (KWRI) Ozzy Sulaiman Sudiro dan juga Budi Wahyudin selaku SekJen Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI), memberikan preasiasi serta memberi dukungannya terhadap langkah Forum Pers Independen Indonesia (FPII).

Hal tersebut dikatakan dalam pertemuan antara FPII dengan KWRI serta AWDI di gedung Dewan Pers Jl. Kebon Sirih Lantai 5 Jakarta Pusat, Jumat (12/05/2017) lalu.

Dalam pertemuan itu dibahas beberapa hal terkait peran Dewan Pers termasuk kebijakan verifikasi dan barcode yang pernah menjadi viral dan menyebabkan dampak negatif terhadap sebagian besar Insan Pers di NKRI dengan diskriminasi dan intervensi di lapangan. Kebijakan inilah yang membuat FPII mengelar demo bersama dengan media-media pendukung dan menuntut Dewan Pers agar segera mencabut kebijakan verivikasi tersebut dan kembali kepada UU Pokok Pers No. 40 tahun 99 .

”Saya dukung,dan tidak perlu takut untuk saat ini, yang penting benar, karena kita adalah Pers Perjuangan, memperjuangkan hal yang benar dan memberikan informasi yang benar, dari dulu sejarahnya tetap sama, tidak ada yang namanya Pers Kapitalis atau Bahasa Pers lain.” Ungkap Ozzy Sulaiman, Ketum KWRI, dalam pertemuan tersebut.

Dukungan yang sama terhadap FPII juga disampaikan oleh Sekjen DPP AWDI.”Apalagi yang diperlukan dari  FPII, kita dukung”. Tegas Budi Wahyudin.

Dukungan dari dua rekan KWRI dan AWDI ini diakui Mustofa Hadi Karya, Ketua Setnas FPII, sangat menggembirakan sebagai langkah perbaikan ke depan. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas rencana kongres untuk pers yang mengulas kembali 28 profesi pers yang telah berjuang hingga lahirnya Dewan Pers.

Perlu digaris-bawahi bahwa untuk melakukan langkah verifikasi aktual terhadap perusahaan Pers di Indonesia, Dewan Pers, masih terbatas karena tidak memiliki anggaran di samping perangkat kerja dan jumlah anggota yang juga terbatas. Hingga kini hanya 9 orang sehingga anggarannya tidak memadai jika harus melakukan verivikasi kedaerah-daerah

 

Reporter : Abindos, RDI

Foto : dok/DJP/Abindos/RDI

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *