Tahun 2016, Tiga Dinas Ini ‘Minim’ Penyerapan Anggaran

Foto Berita 151
Tabel penyerapan anggaran tahun 2016 pada urusan Pekerjaan Umum yang dilaporkan dalam buku laporan akhir masa jabatan Bupati 2012-2017.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi pada APBD tahun 2016 lalu mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,2 Triliun. Dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada, terdapat tiga dinas yang sangat minim dalam penyerapan anggaran. Ketiga dinas tersebut semuanya terdapat dalam urusan Pekerjaan Umum (PU).

Dari data yang dikumpukan Djapos.com, urusan PU di tahun 2016 melaksanakan 17 program yang dijabarkan dalam 952 kegiatan dan dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (DBMPSDA), Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi.

Alokasi anggaran program dan kegiatan ketiga SKPD tersebut sebesar Rp 1.000.569.429.913 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 583.914.349.433 atau 58,36 persen dengan capaian realisasi fisik sebesar Rp 57,56 persen.

Dari data tersebut, dapat dilihat ketiga dinas yang merupakan urusan PU sangat kecil dalam pencapaian realisasi anggaran dan fisik bila dibandingkan pencapaian realisasi pada tahun sebelumnya. Pada tuhun 2015, realisasi keuangan ketiga dinas urusan PU Pemkab Bekasi mencapai 89,76 persen dengan realisasi fisik sebesar 90,10 persen.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bekasi, Tuftana manyatakan minimnya penyerapan anggaran pada tahun 2016 kemungkinan terjadi karena adanya permasalahan secara tekhnis di dinas-dinas terkait.

“Bisa saja perencanaan yang kurang matang sehingga dinas terkait tidak berani menyerap anggaran. Bisa juga permasalahannya ada didalamnya, misal Bina Marga melaksanakan kegiatan yang penting-penting terlebih dahulu,” ujarnya.  

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi,  Tata Saputra menilai minimnya penyerapan anggaran pada tahun 2016 dikarenakan ketidak mampuan Bupati dalam memimpin SKPD yang ada. Dikatakan dia, semua kegiatan yang tertuang atau direncanakan dalam APBD Kabupaten Bekasi bersifat penting untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat.

“Ya namanya sudah ada dalam APBD itu sudah jelas penting, tidak sepatutnya memilih mana yang harus diserap terlebih dahulu. Ini memang Bupati saja yang tidak mampu memimpin anak buahnya. Tinggal bagaimana Bupati mau tidak melakukan evaluasi terhadap bawahanya yang tidak mampu dalam penyerapan anggaran,” tuturnya.

Terpisah Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi, Taih Minarno memyatakan minimnya penyerapan anggaran pada ketiga dinas tersebut pernah dipermasalahkan dalam rapat kerja dewan dengan SKPD.

“Pada saat itu kita kritisi sampai kami mengeluarkan rekomendasi untuk mengganti kepala dinas PUPR karena ketidakmampuanya dalam menyerap anggaran. Anggaran banyak kok, masa tidak bisa menyerapnya,” singgungnya.

Ditambahkan Taih, urusan pekerjaan umum merupakan hal yang penting dalam pembangunan di Kabupaten Bekasi. Untuk itu lanjut dia, penyerapan anggaran seharusnya bisa dimaksimalkan.

“PU kan berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur. Jadi, sangat penting sekali,” katanya.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *