Kepala BPKAD Kab Bekasi, Juhandi: Kalau LKPJ Laporan Bappeda

⁠⁠⁠Dua Versi’ Laporan Realisasi Anggaran

 

Foto Berita 155-2
Perbedaan laporan realisasi kegiatan Pemindahan Tiang Listrik Jalan Sisi Utara Sepanjang Kalimalang.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Terkait perbedaan laporan realisasi keuangan antara Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Bekasi 2012-2017 dengan laporan realisasi keuangan yang tertuang dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun 2016, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bekasi, Juhandi ‘terkejut’ saat dikonfirmasikan mengenai hal tersebut.

“Lah kok bisa ? Kalau di LKPJ itu kan laporan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah-red). Nah, kalau P2APBD ada di kita laporan keuangan. Kalau memang itu, dimana yang tidak terserapnya?,” ujarnya saat dihubungi Djapos.com, Selasa (25/07/2017).

Kalau verifikasi laporan anggaran, kata dia, ada di BPKAD, masing-masing bendahara melaporkan ke BPKAD. Setiap Satuan Perangkat Daerah (SKPD) lanjut dia, melaporkan per triwulan sampai akhir tahun.

“Verifikasai laporan ada di kita, di akutansi. Masing-masing bendahara nanti melaporkan ke kita, di mapping, LRA (Laporan Realisasi Anggaran-red) seperti apa,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan kritikan keras datang dari anggota komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi, Taih Minarno. Menurutnya, perbedaan laporan realisasi anggaran yang dilaporkan Bupati Bekasi dalam LKPJ AMJ Bupati Bekasi 2012-2017 dengan P2APBD bisa dikatakan ‘pembohongan publik’.

“Ini ada apa? Masa di P2APD terealisasi tapi dalam LKPJ AMJ Bupati dilaporkan tidak terealisasi, yang mana yang benar?, kok laporan raelisasi ada ‘dua versi’ gini. Sama saja Bupati telah melakukan ‘pembohongan publik’. Jangan-jangan realisasi fisiknya juga gak jelas. Akan kita pertanyakan itu,” tutupnya.

Untuk diketahui, sistematika penyusunan LKPJ AMJ Bupati Bekasi periode 2012-2017 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 dimana  menjelaskan jumlah anggaran dan realisasi pelaksaan program.

Sehingga, jumlah anggaran dan realisasi pelaksanaan program yang terealisasi wajib dilaporkan sebagaimana telah diatur pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana kepala daerah berkewajiban memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Baca Berita Sebelumnya :

Soal Reaslisasi Pemindahan Tiang Listrik, Laporan AMJ Bupati ‘Bohongin Publik’ ?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *