⁠⁠⁠Kabid PTKPKK Disnaker Kab Bekasi Diduga ‘Langgar’ PMK, Kepala BKPPD Diminta Tegas

Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (PTKPKK) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Douglas Siregar
Douglas Siregar, Kabid PTKPKK Disnaker Kabupaten Bekasi.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bekasi, Edi Supriadi diminta mengambil langkah atau sikap tegas terhadap Douglas Siregar, Kepala Bidang (Kabid) Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (PTKPKK) pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi.

Douglas diduga tidak memperhatikan prinsip selektif dalam melakukan perjalanan dalam negeri atau ke luar daerah. Hal itu dikatakan Ketua LSM Kompi, Ergat Bustomi kepada Djapos.com.

“Kepala BKPPD harusnya melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan. Paling tidak mempertanyakan dalam rangka apa dia (Douglas-red) tiga hari ke luar daerah sedangkan tidak ada agenda rapat dengan dewan,” tegasnya.

Dikatakan Ergat, seharusnya Douglas selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) selektif dalam melakukan tugas perjalanan ke luar daerah. Alasannya, lanjut dia, agar dalam melakukan tugas keluar daerah tidak melanggar aturan yang berlaku.

“Dia harusnya lebih selektif dong. Harus memperhatikan prinsip selektif dalam melakukan pejalanan ke luar daerah. Kalau untuk kepentingan yang sangat prioritas dan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, ya ‘gak’ apa-apa. Tapi ini kan ‘nggak’ ada agenda rapak kerja malah ‘se-enaknya’ tiga hari di Makassar dan ‘gak’ ngantor selama di Makassar,” singgung Ergat.

Menurut Ergat, bila tidak ada tindakan tegas dari BKPPD, dikhawatirkan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi akan melakukan hal yang sama.

“Harus ada tindakan tegas, agar ada ‘efek’ jera dan kedepannya tidak ada lagi yang melakukan hal yang sama,” tururnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaiann, BKPPD Kabupaten Bekasi, Edi Supriadi saat dimintai tanggapannya mengenai hal tersebut enggan berkomentar banyak.

Saat dikonfirmasi mengenai boleh tidak seorang Kabid tiga hari keluar daerah hanya diminta untuk menemani, sedangkan tidak ada egenda rapat dengan Dewan, Edi menyatakan harus dikaji terlebih dahulu keterkaitannya dengan Tupoksi.

“Emang Kabid apa saja yang hadir, harus dikaji terlebih dahulu keterkaitan dengan Tupoksi. Coba konfirmasi dengan Kasubag Umpeg (Umum Kepegawaian-red) Disnaker,” ujarnya singkat.

Sebelumnya diberitakan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang termasuk dalam Pansus P2APBD tahun 2016 melakukan Kunker ke Makassar, Minggu (23/07/2017) lalu dan dilaksanakan selama tiga hari.

Dalam Kunker tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar, mengundang Kabid PTKPKK Disnaker Kabupaten Bekasi, Douglas Siregar. Padahal pada saat Kunker, Pansus P2APBD sendiri tidak mengagendakan rapat kerja dengan SKPD.

Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Tidak Tetap, dimana perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagaimana telah ditelaah dengan Surat KPK Nomor: B-3681/01-52/10/2012 tanggal 25 Oktober hal Telaahan atas PMK No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Berita Sebelumnya

⁠⁠⁠Taih Minarno : Dalam Agenda Rapat, ‘Gak’ Kita Ikut Sertakan Untuk Undang SKPD

⁠⁠⁠Wakil Ketua DPRD Kab Bekasi Usulkan Undang SKPD dan Wartawan Saat Kunker

Ditanya Terkait Kedatangannya ke Makassar, Kabid PTKPKK Disnaker Kab Bekasi Seperti ‘Naik Pitam’

⁠⁠⁠Ketua DPRD Kab Bekasi Undang Kabid Saat Kunker Ke Makassar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *