⁠⁠⁠Wacanakan Hak Interpelasi, LSM Sniper ‘Penasaran’ dengan Keberanian Dewan

Foto berita 171
Gunawan, Ketum LSM Solidaritas Nasionalis Intelektual Peduli Rakyat (Sniper).

Cikarang Pusat, Djapos.com –  Wacana DPRD Kabupaten Bekasi untuk menggunakan hak interpelasi kepada Bupati Bekasi mendapat ‘tantangan’ dari kalangan aktifis/LSM.

Ketua Umum (Ketum) LSM Solidaritas Nasionalis Intelektual Peduli Rakyat (Sniper), Gunawan, mengaku penasaran dengan ‘keberanian’ DPRD Kabupaten Bekasi dalam menggunakan hak interplasi kepada Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin.

“Saya sebagai masyarakat jadi penasaran, sejauh mana ‘keberanian’ dan ‘nyali’ rekan-rekan Dewan dalam menggunakan hak politiknya,” kata pria asal Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi ini.

Dikatakan Gunawan, DPRD merupakan lembaga terhormat yang digaji dengan uang rakyat. Seharusnya lanjut dia, DPRD menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sesuai jalur.

“Semestinya Dewan itu pola kerjanya ‘on the track’ yaitu menjalankan fungsi legislasi, ‘budgeting’, dan ‘controlling’. Untuk itu, saya penasaran sejauh mana keberanian dewan. Buktikan merahmu,” singungnya.

Sebelumnya diberitakan Wakil Ketua II,  H. Daris, SH, dan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bekasi,  H. Jejen Sayuti ‘mendesak’ kepada Bupati Bekasi untuk menindaklanjuti 23 rekomendasi DPRD Kabupaten Bekasi terhadap temuan-temuan yang terdapat dalam Pelaporan Pertanggungjawaban APBD (P2APBD) Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2016.

Kepada Djapos.com H. Daris menyatakan, DPRD Kabupaten Bekasi tidak mempunyai kewenangan memberikan sanksi terhadap temuan-temuan dalam laporan P2APBD.

Foto berita 169-2
Wakil Ketua II DPRD Kab. Bekasi, H. Daris, SH, (kiri) dan Wakil Ketua I DPRD Kab. Bekasi, H. Jejen Sayuti (kanan).

Akan tetapi, kata pria dari partai Gerindra ini, DPRD mempunyai hak yang bisa digunakan jika rekomendasi tidak ditindaklanjuti.

“Ada hak interpelasi, hak angket, kita punya hak itu. Kalau kita sepekat rekomendasi kita terus-terusan tidak digubris sama sekali, tidak menutup kemungkinan kita gunakan hak itu,” tuturnya.

Dikatakan Daris, rekomendasi yang dikeluarkan merupakan hasil kerja DPRD Kabupaten Bekasi yang tidak sedikit mengeluarkan biaya.

“Harusnya setiap rekomendasi ditindaklanjuti, karena rekomendasi ini hasil kerja DPRD yang tidak sedikit mengeluarkan  biaya uang rakyat. Kita membuat rekomendasi ini bukan hasil tidur. Untuk itu harus ditindaklanjuti,” tegasnya.

Hal yang sama juga dikatakan  Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bekasi, H. Jejen Sayuti meminta kepada Bupati Bekasi menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Kabupaten Bekasi.

Menurut pria dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, rekomendasi tersebut merupakan hasil dari temuan-temuan Panitia Khusus (Pansus) P2APBD.

“Saya sepaham dengan H. Daris, karena ini temuan Dewan yang bahkan ada beberapa sudah masuk keranah hukum. Tidak menutup kemungkinan hak itu akan kita gunakan. Ya bisa saja lah,” ujarnya.

Untuk diketahui dari 23 rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Kabupaten Bekasi terhadap P2APBD Kabupaten Bekasi 2016 diantaranya, terkait realisasi keuangan dan fisik pembangunan jembatan bagedor, pemindahan tiang listrik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), realisasi keuangan dan fisik pemeliharaan mess mahasiswa milik Pemkab Bekasi, di Djogjakarta dan di Bandung pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi yang diduga ralisasi fisik tidak sesuai dengan realisasi keuangan yang dilaporkan.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Baca Berita Sebelumnya

⁠⁠⁠Jika Rekomendasi Tidak ‘Digubris’, Dua Pimpinan Dewan Wacanakan Hak Interpelasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *