Pembongkaran Median Jalan oleh PT FP, Dewan dan Dishub Tutup Mata ?

Median jalan yang dibongkar PT. Fajar Papper (FP) di jalan Fathahillah, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

Cikarang Barat, Djapos.com – Heri, tokoh masyarakat (Tomas) si wilayah Cikarang Barat mempertanyakan sikap DPRD Kabupaten Bekasi yang sampai saat ini masih bungkam terhadap pembongkoran median jalan (trotoar) yang dilakukan PT. Fajar Papper (FP).

“Dewan, khsususnya Komisi III sampai saat ini masih bungkam. Harusnya mereka dengar dan tanggap dengan aspirasi atau keluhan masyarakat. Berani ‘gak’ Komis III panggil Fajar Papper dan Dishub (Dinas Perhubungan-red),” singgungnya.

Menurut pensiunan TNI AD ini, pembongkaran median jalan yang dilakukan PT. FP diduga menyalahi aturan yang berlaku. Untuk itu lanjut dia, DPRD Kabupaten Bekasi harus melakukan tindakan tegas.

“Kalau memang ada izin dari pusat, izinnya ‘cacat’ hukum dong. Kan kata pihak Dishub dan Satlantas Polres Metro Bekasi mereka tidak dimintai rekomendasi Sartek (Saran dan Teknis- red),” tuturnya.

Heri, Tokoh Masyarakat Cikarang Barat, Kab. Bekasi.

Heri juga menyinggung kinerja Dishub Kabupaten Bekasi yang hingga kini seolah-olah tidak berdaya.

“Dishub harusnya koordinasi dengan Polres dan Komisi III. Jangan hanya bilang sudah ada izin dari pusat sehingga seolah-olah tidak berdaya,” pungkasnya.

Kalau mau dibongkar, tambah dia, median jalan di depan rumah sakit lebih bernilai sosial dari pada median jalan di depan PT. FP.

“Dahulu trotoar yang digunakan adanya di depan rumah sakit dan itu sekarang ditutup karena menimbulkan kemacetan. Kok sekarang malah Fajar Papper dibiarkan saja,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan PT. Fajar Papper membongkar median jalan milik negara yang berada di jalan Fathahillah, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Pembongkaran tersebut diklaim sudah mempunyai izin dari Pemerintah Pusat. Namun, Dishub Kabupaten Bekasi dan Polresta Metro Bekasi mengaku tidak pernah memberikan rekomendasi tentang Sartek nya.

Padahal, dalam PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, pasal 38, setiap orang dilarang memanfaatkan ruang jalan seebagaimana dimaksud pasal 34, 35, 36 dan 37 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.                     

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *