Risman Tarihoran: Itu Langsung Intruksi Presiden, Kalau Belum Tahap Persidangan Dikunci Mulut Ini

Diminta Konfrensi Pers, terkait Aksi pengujuk rasa Gema

Risman Tarihoran, Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Bekasi.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Aksi pengujuk rasa yang tergabung dalam Gema Aksi meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi untuk menindaklanjuti dugaan dugaan pidana korupsi di Kabupaten Bekasi, Rabu (06/09/2017).

Ditengah orasi puluhan pengunjuk rasa, Kejari Kabupaten Bekasi meminta beberapa perwakilan pengunjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan mereka di dalam kantor Kejari Kabupaten Bekasi dan bertemu langsung dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Risman Tarihoran.

Dalam pertemuan yang sempat diwarnai ketegangan antara Kasi Intel dengan salah satu perwakilan pengunjuk rasa tersebut, Risman mengaku beberapa tuntutan yang disampaikan belum ada laporan ke Kejari Kabupaten Bekasi.

“Ambruknya SMA Negeri 1 Muaragembong saya tidak pernah menangani ini, mitra saya dari kepolisian yang menangani ini. Pemeliharaan rumah dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekda tidak pernah saya tangani dan tidak pernah ada laporannya. Jembatan Bagedor, mitra kerja kami Polda yang menangani. Mess mahasiswa belum ada, ada juga kami lagi jalan, lagi teliti ini,” kata Risman saat menjawab apa yang menjadi tuntutan pengunjuk rasa.

Masih menurut Risman saat menjawab tuntutan pengunjuk rasa , terkait mangkraknya pembangunan kantor PDAM Tirta Bhagasasi tidak ada laporannya ke Kantor Kejari Kabupaten Bekasi.

“Pembangunan kantor ya. Anggaran dana desa, ada satu laporan dalam tahap penyelidikan, desanya tidak bisa saya sebutkan. Hilangnya dana desa, ini sekarang saya lagi pegang satu, itu baru desa di Bojongmangu. Halte diatas trotoar ini masih penelitian, itu data awalnya saja belum ada. Pemindahan tiang listrik ada beberap kami panggil, yang bersangkutan mengatakan sudah dipanggil pengal hukum yang lain,” bebernya.

Terkait anggaran rutilahu, lanjut Risman sedang dalam persidangan. “Kerugian negara Rp 1 miliar dan sudah ada pengembalian berangsur-angsur ini dalam persidangan. Pembebasan lahan ‘gak’ ada. Pengadaan buku perpustakaan tahun 2016, buku tersebut sudah kami lakukan penelitian da itu sudah e-katalog,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Risman mengatakan pihaknya seolah-olah main-main dalam menangani perkara. “Jadi seolah-olah kalau begini kami yang main-main menangani perkara gitu loh,” ujarnya.

Kalau konfrensi pers, lanjut Risman, Kejari Kabupaten Bekasi tidak bisa melakukan konfrensi pers jika perkaranya belum tahap penuntutan. “Itu langsung intruksi Presiden, kami disini bukan pencitraan. Kalau belum tahap persidangan dikunci mulut ini,” tuturnya.

Orasi pengunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.

Diketahui dalam orasinya, Gema Aksi meminta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Risman Tarihoran pergi dari Kabupaten Bekasi karena tidak peka dan tidak bisa menindaklanjuti dugaan-dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bekasi.

“Usir Risman dari Kabupaten Bekasi, karena tidak peka dengan banyak kasus dugaan korupsi diantaranya, mangkraknya pembangunan kantor PDAM Tirta Bhagasasi serta adanya penyimpangan realisasi mess mahasiswa yang berada di Jogkarta dan Bandung,” kata koordinator aksi, Rahmat Hidayat dalam orasinya di depan gedung Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Rabu (06/09/2017).

Dalam unjuk rasa yang diwarnai dengan aksi menaburkan kaleng rombeng dan tomat busuk tersebut, Gema Aksi meminta Kejari untuk menyampaikan keterbukaan atau menggelar konferensi perss terkait banyaknya dugaan korupsi yang sedang ditangani agar semua masyarakat mengetahui.

“Kepemimpinan bapak Risman ini masih lambat dan untuk keterbukaan informasi publik juga masih kurang. Jika masih belum dilaksanakan penyampaian secara terbuka atas dugaan korupsi yang ditangani Kejari Kabupaten Bekasi, minggu depan kita akan tambah massa dan bawa alat bukti juga,” ujar Rahmat.   

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *