Ada Perbedaan LKPJ, Komisi I Akan Minta Penjelasan Bappeda

Yudhi Darmansyah, Ketua Komisi I DPRD Kab. Bekasi.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi menduga perbedaan antara Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati yang dilaporkan setiap tahun dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati selama lima tahun merupakan laporan palsu.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Yudhi Darmansyah kepada Djapos.com belum lama ini.

“Kalau memang ada perbedaan-perbedaan bisa diduga laporan palsu. Berarti salah satunya ada yang gak benar, gak singkron, berarti kan laporan palsu. Inikan produk hukum, ada aturannya,” katanya.

Menurut dia, Komisi I akan meminta penjelasan terkait perbedaan tersebut. “Kita akan tanyakan kenapa ini beda, kita akan minta penjelasan,” ujarnya.

Untuk diketahui, LKPJ AMJ Bupati Bekasi 2012-2017 sebagaimana telah diatur pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana kepala daerah berkewajiban memberikan LKPJ kepada DPRD.

Sistematika penyusunan LKPJ AMJ Bupati Bekasi periode 2012 – 2017 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007, dimana  menjelaskan jumlah anggaran dan realisasi pelaksaan program selama lima tahun, yakni  realisasi anggaran tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016.

Dari data dan penelusuran Djapos.com, ditemukan  beberapa program atau kegiatan di tahun anggaran 2016 yang dilaporkan dalam LKPJ AMJ lima tahunan tidak terealisasi, akan tetapi dalam laporan LKPJ Bupati tahun 2016 dilaporkan terealisasi.

Penyusunan buku LKPJ AMJ Bupati Bekasi 2012-2017 dianggarakan dalam APBD Kabupaten Bekasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebesar Rp 930 juta dengan realisasi Rp 585 juta.

         

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *