Nah Loh ! Dinas PUPR, Disdik dan Kepsek SMPN 1 Ciksel Dipanggil Inspektorat

Terkait Pembongkaran Gedung Sekolah

Sisa aset bangunan gedung SMPN 1 Ciksel yang dibobongkar PT. TBA.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Inspektorat Kabupaten Bekasi mengaku sudah memanggil pihak-pihak yang terkait dengan pembongkaran SMP Negeri (SMPN) 1 Cikarang Selatan (Ciksel). Hal itu dikatakan Inspektur Pembantu (Irban) IV pada Inspektorat Kabupaten Bekasi, Deni Hataji saat dihubungi Djapos.com, Jumat (08/09/2017).

“Pihak yang terkait sudah kita lakukan pemanggilan, diantaranya Dinas PUPR, Disdik dan Kepseknya,” kata Deni.

Masih kata Deni, hasil pemanggilan pihak yang terkait belum bisa diberitahukan. Pihaknya lanjut dia, masih akan melakukan berapa pihak terkait lainnya.

“Kalau hasil pemanggilan kemarin kami belum bisa sampaikan. Kita masih akan memanggil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta pihak rekanan yang membongkar. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan selesai,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, gedung SMPN 1 Ciksel telah rata pasca dibongkar. Pembongkaran tersebut dilakukan karena pada tahun 2017 Pemkab Bekasi pada Dinas PUPR dalam APBD tahun 2017 mengalokasikan anggaran Revitalisasi/Rehab Total SMP Negeri 1 Ciksel sebesar Rp 45 miliar lebih. Pekerjaan proyek tersebut dikerjakan PT. TBA dengan nilai sekitar Rp 42,8 miliar.

Namun, diketahui pembongkaran tersebut diduga tidak melalui mekanisme pembongkaran aset terlebih dahulu. Sehingga dilaporkan LSM Komite Masyarakat Peduli Indonesi (Kompi) ke Inspektorat dengan nomor laporan: 003/LP DPPKOMPI/VII/2017 telah diserahkan ke Inspektorat Kabupaten Bekasi, Selasa (25/07/2017) beberapa waktu lalu.

Kepala BPKAD Kabupeten Bekasi, Juhandi beberapa waktu lalu mengaku belum mendapatkan laporan pembongkaran gedung SMPN 1 Cikarang Selatan. Dikatakanya, BPKAD hanya mencatat atas laporan dari SKPD terkait.

Juhandi juga menjelaskan, mekanisme yang seharusnya ditempuh dalam proses penbongkaran gedung milik daerah harus dilakukan penghitungan terlebih dahulu oleh SKPD pengelola.

“Saya belum dapat laporannya bang. Kalau bisa tanya melalui dinasnya saja dulu, karena yang mengelola aset disana (Disdik-red). Kita hanya mencatat atas laporan SKPD terkait,” tuturnya saat dikonfirmasi Djapos.com melalui pesan singkat beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Kepala SMPN 1 Ciksel, Kasmiyanto mengaku sudah mengajukan surat permohonan pembongkaran gedung. Saat dihubungi Djapos.com, Kasmiyanto menjelaskan pembongkaran gedung sekolah yang dipimpinya sudah melalui mekanisme.

“Waah, udah kok surat pengajuanya sudah ada, kami sudah ajukan sejak 6 Juni 2017 lalu. Udah ada di Bupati tanyain aja sana ke beliau. Surat tanda terimanya juga ada kok,” kata Kasmiyanto beberapa waktu lalu.

“Gak mungkin dibongkar sama kontraktornya kalau gak ada surat pengajuannya. Dan itu kan urusan Bupati, bukan urusan sekolahan. Lengkap kita suratnya tanda tangan dia (Bupati-red) juga ada,” katanya.

Saat ditanya nomor surat yang pengajuan pembongkaran aset gedung sekolah tersebut, Kasmianto berdalih kalau surat itu rahasia negara yang tidak boleh diperlihatkan.

“Rahasia negara bang gak boleh saya liatin. Kecuali kejaksaan atau penegak hukum yang meminta baru saya berikan,”  elaknya.

Terpisah, Ketua Komite SMPN 1 Ciksel, Cecep Nur mengaku tidak mengetahui dikemanakan aset dari pembongkaran gedung yang dilakukan rekanan kontraktor PT. TBA.

“Kalau penghapusan aset sudah dilakukan. Nah secara fisik kan sudah dibongkar oleh kontraktor, itu saya tidak tahu dikemanakan fisiknya. Kan ada genting, besi, tanah-tanah yang lebih dan ada barang-barang yang masih bisa terpakai, kalau itu saya tidak tahu akan dikemanakan,” kata pria yang juga angota DPRD Kabupaten Bekasi ini,beberapa waktu lalu.

         

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *