Melawan Lupa Perda 6 tahun 2015 tentang CSR, LSM Kompi Desak Pelaksanaan CSR Transparan

Foto Illustrasi.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Sejak tahun 2015 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi bersama DPRD Kabupaten Bekasi mengesahkan Peraturan Daera (Perda) Nomor 6 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Coorproate Social Responsibility (CSR). Tujuan dari TJLSP atau CSR guna membantu program pembangunan yang belum bisa dibiayai dari APBD, serta membantu percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Dalam perda tersebut mengatur ketentuan sanksi bagi perusahaan BUMN, BUMD atau swasta yang tidak melaksanakannya. Sanksi yang dimakasud berupa dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti sanksi adiministrasi, teguran, surat peringatan hingga pencabutan izin usahanya, kemudian dapat juga diberhentikan kegiatan industrinya oleh bupati atas rekomendasi DPRD.

Selain itu, dalam Bab XI pasal 24 ayat 1 Perda Nomor 6 tahun 2015 tentang TJSLP atau CSR

menyatakan bahwa Lembaga Pengelola TJSLP wajib memberikan laporan pelaksanaan TJSLP setiap 6 bulan sekali, laporan yang dimasksud berupa realisasi pelaksanaan TJSLP , serta capaian program. Selanjutnya laporan dan evaluasi diperikas oleh akuntan publik yang ditunjuk secara periodik.

Namun transparansi dalam pengelolaan TJLSP oleh lembaga pengelolaan TJLSP kepada publik disinggung Ketua Umum LSM Komite Masyarakat Peduli Indonesia (Kompi), Ergat Bustomy. Menurutnya, tim fasilitasi maupun lembaga TJLSP atau CSR seolah-olah tidak berani terbuka kepada masyarakat sejauh mana program tersebut terlaksana dengan tepat sasaran sesuai dengan Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi.

“Selain khawatir tidak tepat sasaran, selama ini apa masyarakat tahu peruasahaan mana yang sudah menjalani program tersebut dan perusahaan mana yang tidak menjalankannya. Kami sangat khawatir perusahaan yang tidak melaksankan program CSR akan tetapi dimanfaatkan tidak diberi sanksi hanya menjadi bancakan oknum yang mengambil keuntungan,” singgungnya.

Masih kata Ergat, selam perda tentang TJSLP atau CSR dibuat, hingga saat ini masyarakat juga tidak mengetahui siapa akuntan publik yang ditunjuk secara periodik untuk melakukan pemeriksaan laporan serta evaluasi yang wajib dilakukan setiap enam bulan sekali.

“Ini juga yang harus transparan, siapa akuntan publik yang ditunjuk untuk melakukan evaslasi dan pemeriksaan. Selanjutnya hasil pemeriksaan dan evaluasinya umumkan dong. Tranparan kan tidak dosa dan tidak melanggar hukum,” tegasnya.

Ergat juga mendesak agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menggandeng media massa baik cetak ataupun online dalam memberikan informasi terkait program CSR. Tujuannya kata dia, agar masyarakat bisa mengetahui program tersebut.

“Ya harusnya disosialisaikan melalui media cetak ataupun online. Caranya Bupati hanya tinggal merevisi Perbup (Peraturan Bupati-red) nya saja mudah kok,” ujarnya.

Ergat juga meminta DPRD Kabupaten Bekasi untuk mendorong agar dilakukan revisi Perbup tentan pelaksanaan TJSLP atau CSR. “Mudah-mudahan DPRD mendengar apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Wakil rakyat harus mendorong agar pelaksanaan CSR bisa sesuai dengan baik dan adanya keterbukaan kepada masyarakat.           

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *