Masyarakat Kemayoran Minta Gubernur Anies Tolak dan Batalkan DWP

Gabungan elemen masyarakat Kemayoran yang menamakan dirinya Muslim Kemayoran Bersatu (MKB) saat mengirimkan surat yang ditujukan kepada Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta.

Jakarta, Djapos.com – Rencana acara Djakarta Warehouse Project (DWP) yang akan dilaksanakan di JI-Expo Kemayoran pada 15-16 Desember 2017 ditolak oleh masyarakat dari Kemayoran. Hal tersebut dibuktikan dengan mendatangi kantor Gubernur DKI Jakarta di Balaikota pada Senin (11/12/2017) lalu untuk menyampaikan aspirasi penolakannya.

Gabungan elemen masyarakat Kemayoran yang menamakan dirinya Muslim Kemayoran Bersatu (MKB) dan tergabung didalamnya beberapa ormas, antaralain FPI Kemayoran, Laskar Pembela Islan, Forkabi, Tim Boncos, Bang Japar Indonesia dan Kemayoran Bergerak mengirimkan surat ke beberapa isntansi terkait, diantaranya langsung ditujukan kepada Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta.

Irfan Surachman selaku Ketua MKB dan Ust. H.M. Furqon, S.Hi dari Ketua Dewan Hisbah FPI kemayoran menyampaikan, bahwa dikarenakan Gubernur Anies sedang tidak berada di Balaikota karena ada acara di Jakarta Selatan, maka MKB menyampaikan surat pernyataan sikapnya kepada staf Gubernur.

“Kami masyarakat Muslim Kemayoran Bersatu (MKB) menyatakan sikap bahwa acara Djakarta Warehouse Project (DWP) harus dibatalkan. Karena kegiatan tersebut tidak sesuai dengan norma agama dan budaya Indonesia,” kata Ust. Furqon dalam membacakan isi surat penyataannya.

Lanjutnya, selain itu kegiatan DWP juga dapat merusak moral anak bangsa dan tidak mencerminkan NKRI.

“Kami membawa pernyataan sikap tertulis dari seluruh elemen masyarakat Kemayoran. Dan kami meminta agar Gubernur Anies secepatnya membatalkan acara tersebut. Jika Gubernur tidak membatalkannya, maka kami akan melakukan aksi demo besar-besaran di lokasi,” tegas Ust. Furqon.

Pernyataan sikap yang telah disampaikan oleh perwakilan MKB, disambut hangat oleh Gubernur DKI Jakarta dengan rencana mengundang para perwakilan Ormas tersebut di Balaikota.

Setelah dari kantor Gubernur, perwakilan MKB melanjutkan audensinya ke kantor DPRD DKI Jakarta, Polda Metro Jaya dan smua instansi terkait.

 

Reporter : R415, Novery

Foto : dok/DJP/R415/NV