Sudah Raih Tiga Kali, Pemkab Bekasi Berharap Tahun 2017 Raih WTP Kembali

 

Cikarang Pusat, Djapos.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia sudah memberikan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tiga kali kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi. Lembaga negara pemeriksa keuangan negara itu menilai pengelolaan keuangan Bekasi sangat baik dan layak. Kabupaten Bekasi mendapatkan WTP dari BPK sejak tahun 2014, 2015 dan 2016.

”Ini sebuah capaian kinerja pengelolaan keungan yang sangat baik dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bekasi. Saya sangat bersyukur atas capaian WTP dari BPK RI,” kata Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Dikatakan Neneng, Kabupaten Bekasi bisa mempertahankan opini WTP selama tiga kalinya secara berturut-turut sebuah prestasi yang dicapai pemerintah selama ini mengelola keuangan untuk memajukan masyarakat Bekasi.”Semoga dengan opini WTP ini, Kabupaten Bekasi semakin bersinar,” ujarnya.

Menurutnya, perolehan opini WTP ketigakalinya yang dicapai Pemerintah Kabupaten Bekasi merupakan bentuk kerja sama dan sinergisitas semua SKPD terutama dalam penyusunan laporan keuangan yang berbasiskan aktual dan akuntabilitas, kemudian juga dari sisi pelaporan aset secara tertulis.

Masih menurut Neneng, pelaporanya memang tercatat dalam lembaran kekayaan daerah yang tersebar di berbagai wilayah kab maupun kota bekasi.”Sejak awal saya menginginkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dalam pelayanan yang dilakukan setiap SKPD,” jelasnya.

Selain pelayanan, lanjut dia, dalam penyusunan anggaran harus akintabilitas yang mengacu dan sesuai dengan standart yang di tetapkan BPK RI agar penggunaan keuangan daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak menyimpang dalam mengelola keuangan daerah.

Bupati Bekasi, dr. Neneng Hasanah Yasin.

Neneng menambahkan dengan pencapaian yang sudah diraih, berharap jajaran ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi lebih semangat lagi dalam bekerja dan tidak terbuai dengan yang sudah didapatnya.”Semoga laporan keungan tahun 2017 ini masih dapat opini WTP,” tegasnya.

Untuk diketahui, BPK merupakan suatu lembaga Negara yang dikhususkan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut dihasilkan suatu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Laporan Hasil Pemeriksan (LHP) ini mempunyai fungsi seperti yang tercantum dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 Lampiran VI butir 3. Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan.

Sehingga, Opini ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajiban informasi yang disajikan dalam laporan Keuangan. Pemeriksaan Keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan(fraud) dalam pengelolaan keuangan.

Meski demikian, jika pemeriksa menemukam adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi keuangan negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP.            

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *