Warga Curhat Pembuatan e-KTP, Dewan Menduga Ada Mafia Pendistribusian Blanko

Ilustrasi Blanko e-KTP habis. (Foto istimewa)

Cikarang Selatan, Djapos.com – Polemik pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sepertinya tidak ada habisnya. Hal ini terlihat pula di Kabupaten Bekasi saat warga mengadu ketika menyampaikan keluhannya pada resesnya dua anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

Resesnya angota DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilih (Dapil) I Kecamatan Setu, Serang Baru, Cikarang Selatan, Cikarang Pusat, Cibarusah dan Bojongmangu yaitu Cecep Noor (PPP) dan Mulyana Muchtar (Demokrat) ini menjadi momen warga sekitar untuk mengadu terkait proses pembuatan e-KTP yang selalu terkendala ketersediaan blankonya di setiap kecamatan.

“Khususnya persoalan blanko e-KTP ini memang banyak dikeluhkan peserta reses saya. Khususnya di Cikarang Selatan saja, sudah ada 4.000 warga yang masuk daftar tunggu pembuatan e-KTP hanya karena blankonya tidak ada,” kata Cecep Noor anggota DPRD Kab Bekasi di Gedung Serba Guna (GSG) Cikarang Selatan, Sabtu (03/2/2018) kemarin. 

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Cecep Noor dari PPP.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menjabarkan, 4.000 warga Cikarang Selatan itu sudah masuk datanya.

“Hanya saja tidak maksimal di proses pembuatan itu karena ketersediaan blanko e-KTP di kantor kecamatan. Ini menjadi hal yang patut kita pertanyakan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) mengapa hal tersebut masih terjadi,” tegasnya.

Bahkan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Mulyana Muchtar menduga adanya mafia yang bermain dalam pendistribusian blanko e-KTP. Politisi dari Partai Demokrat ini menduga keberadaan mafia blanko e-KTP ini terjadi di semua tingkatan.

“Ini ada mafiannya loh. Ya kenapa bisa dibilang ada mafia, lah itu kan kemana blankonya? Minim banget yang dikirim ke pihak kecamatannya. Kan begitu. Kalau ga ada mafia, masa bisa kurang terus. bisa saja itu yang bermain dari mulai tingkat pusat sampai daerah. Semua level pokoknya. Di level kabupaten ataupun kecamatan juga ada kayaknya. Karena blanko ini kan langka. Coba saja, kalau barang langka itu apa ada mafianya enggak,” tanya Mulyana yang juga melakukan reses di halaman GSG.

Sementara itu Camat Cikarang Selatan, Sopian Hadi mengaku ketersediaan blanko e-KTP di kantornya selalu mengalami kekurangan setiap minggunya. Walaupun setiap seminggu, pihaknya mendapatkan kiriman blanko e-KTP dari Disdukcapil dengan jumlah 200 pcs. 

“Tapi kan maksudnya hal ini harus cepat selesai. Biar yang punya utang tunggakan perekaman e-KTP ke Depdagri cepat tuntas. Jangan sampai kita sudah melayani masyarakat, tetap disalahkan karena hal ini. Tiap hari warga itu yang datang ke kantor saya, untuk mendapatkan e-KTP,” jelasnya.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/Ist

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *