Santuni Anak Yatim, Lembaga KPK Jawa Timur Buktikan Diri Membumi

Lesmana selaku Direktur Pengawas Teritorial Jawa Timur dan beberapa anggota lainnya saat bersilaturahmi sekaligus Santunan kepada anak yatim piatu.

Sidoarjo, Djapos.com – Lembaga KPK (Komunitas Pengawas Korupsi) Provinsi Jawa Timur berkunjung kerumah Alm. Bpk Dwi, yang dulunya adalah anggota lembaga KPK dengan jabatan sebagai Provost.

Betempat di Perumahan Kepuh Permai Sidoarjo, pada Sabtu (03/2/2018) lalu, kunjungan Lembaga KPK tersebut dalam rangka Silaturrahmi dan Santunan kepada anak Almarhum. “Kami akan memberikan santunan setiap bulannya kepada anak almarhum” demikian ungkap Lesmana selaku Direktur Pengawas Teritorial Jawa Timur dan beberapa anggota lainnya.

Lanjut Lesmana, bahwa Lembaga KPK ini di dirikan berdasarkan Akte pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris SUPRIANTO, SH. NO: C-65.TH.2005/05 SK MENKEH DAN HAM. AHU-0069623.AH.01.07.TAHUN 2016 DAN SK KEMENKEH HAM RI NO 08.

DASAR

Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi Berdasarkan pancasila dan  undang – undang 1945 yang bertujuan :

  1. Membangun peradaban baru dan memperjuangkan kemakmuran kehidupan produktifitas negara kesatuan republik indonesia menuju adil, makmur, sentosa, aman, tenteram dan kertaraharja.
  2. Memberdayakan potensi yang ada baik manusianya maupun lembaga sehingga tercapai masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan aman sentosa dengan selalu di Ridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.
  3. Mengawasi aliran dana APBN/APBD dan ikut serta mengawasi kinerja pemerintah agar terlaksana pembangunan yang merata secara baik dan benar di negara republik Indonesia.
  4. Membangun rasa saling menghargai dan menghormati profesi serta institusi atau lembaga negara agar menjadi profesional dan berkarya guna demi tercapainya kerja sama yang nyata.

BERSIFAT

Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi bersifat non politik dan semata-mata melaksanakan pengawasan segala bidang yang berkaitan dengan anggaran apbn/ apbd serta mengawasi kebijakan publik.

Visi dan Misi

Mendidik seluruh masyarakat agar mengerti tentang tujuan dan program pemerintah dan mengajari masyarakat serta menuntun masyarakat agar mau peduli dan ikut bersama-sama dalam mengawasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah.

“Kami sebagai kontrol sosial akan selalu mengawasi pelanggaran dalam tindak pidana korupsi dan kebijakan publik” tutup Lesmana.

 

Reporter : RDI

Foto : dok/DJP/LSM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *