Kejari Kab Bekasi Klaim Pulihkan Keuangan Negara RP 12 Miliar

Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Bekasi, Risman Tarihoran.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi mengklaim telah berhasil memulihkan keuangan negara hingga Rp 12 Miliar. Jumlah tersebut didapat dari hasil penagihan piutang sejumlah badan usaha milik daerah hingga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, kesehatan maupun ketenagakerjaan.

“Tenaga kerja itu kan menjadi kewajiban perusahaan untuk diikutsertakan dalam jaminan sosial, namun pada kenyataannya ada perusahaan yang tidak mengikutsertakannya. Kasus demikian yang banyak terjadi yang akhirnya kami lakukan penagihan dalam rangka pemulihan keuangan negara,” kata Kepala Kejari Kabupaten Bekasi, Risman Tarihoran, Rabu (21/2/2018).

Risman mengatakan kenakalan perusahaan yang tidak menyertakan seluruh karyawannya dalam jaminan sosial tersebut kerap terjadi.

“Nilainya tidak banyak. Misalnya perusahaan ada 100 karyawan, tapi yang didaftarkan hanya 80 karyawan. Tapi karena yang melakukannya banyak, jadi ketika diakumulasikan nilainya besar juga,” jelasnya.

Penagihan itu dilakukan setelah Kejaksaan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan serta Ketenagakerjaan. Jumlah Rp 12 miliar yang berhasil ditagihkan itu berasal dari 31 surat kuasa khusus yang diterima Kejaksaan tahun ini.

“Tapi jumlahnya ini dipastikan terus bertambah, masih bergerak karena penagihan juga terus kami lakukan. Dibandingkan tahun lalu pun, diprediksi jumlah penagihan tahun ini akan lebih meningkat,” ujarnya.

Selain BPJS, lanjut Risman, pihaknya pihaknya pun berhasil melakukan penagihan pada BUMD milik Pemerintah Kabupaten Bekasi yang bergerak di bidang gas bumi, yakni PT Bina Bangun Wibawa Mukti. Nilainya bahkan diklaim besar daripada piutang BPJS.

“Justru yang banyak itu dari BUMD, seperti BBWM. Jadi BBWM ini memiliki kerja sama dengan pihak ketiga. Pada kerja sama itu ada kewajiban dari pihak ketiga yang harus ditagih oleh BBWM. Nilainya jutaan dollar Amerika, berhasil ditagih pada 2017 lalu,” tuturnya.

Dikatakan Risman, selain penagihan piutang, Kejakaan pun dengan mendorong penagihan aset milik Pemkab Bekasi yang masih dikuasai pihak swasta. “Ini belum dilakukan karena pihak Pemkab belum memberikan kuasanya kepada kami. Namun kami akan dorong itu karena nilainya besar dan ada keuangan negara di sana,” kata dia.

Sementara itu, jumlah Rp 12 miliar yang berhasil ditagihkan Kejaksaan pada 2018 ini rupanya tidak seberapa dibanding hasil penagihan tahun lalu. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Anton Laranono mencatat, pada 2017 lalu, pihaknya berhasil mencatat melakukan penagihan dengan jumlah mencapai Rp 6,1 miliar dan 6 juta dollar AS.

“Jumlahnya terbagi tiga, itu yang dari BBWM tertagih hingga 6 juta dollar AS. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan Rp 6 miliar sama BPJS Kesehatan Rp 125 miliar,” kata dia.

Sedangkan untuk 2018, selain yang telah tertagih, pihaknya masih berupaya menagih pada beberapa pihak lainnya.

“Totalnya 67 surat kuasa khusus yang kami terima. Namun sifatnya masih dalam progres, baru dilakukan pemanggilan untuk mediasi,” kata pria yang kini berpindah tugas ke Kejaksaan Tanjung Perak, Surabaya.

Dalam kesempatan tersebut, Kejari Kabupaten Bekasi menggelar acara serah terima jabatan terhadap dua kepala seksi. Kasie Intelijen yang sebelumnya  dijabat Adawan Hari, kini dijabat Haerdin. Adawan sendiri bakal bertugas sebagai Kasie Pidana Khusus Kejari Yogyakarta. Sedangkan posisi Anton Laranono sebagai Kasi Datun resmi digantikan oleh Sulasman.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *