Ketua Lembaga KPK Kab Bekasi Tantang Kades Bantarsari Buka-bukaan Data

Warga terutama ibu-ibu dan anak-anak yang terpaksa ikut mengangkut Pasir Batu (Sirtu-red) karena tidak adanya tukang atau pekerja yang mengangkut pasir batu pada kegiatan proyek pengurukan dan pemadatan jalan lingkungan di wilayah Kampung Bolang RT 06/05 Desa Bantarsari Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Cikarang Selatan, Djapos.com – Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) sangat serius menangapi perihal adanya dugaan markup atas penggunaan Angaran Dana Desa (ADD) dan juga Bantuan Anggaran dari Provinsi Jawa Barat (Banprov).

Salahsatunya terkait adanya kegiatan proyek pengurukan dan pemadatan jalan lingkungan di wilayah Kampung Bolang RT 06/05 Desa Bantarsari Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Menurut Ketua L-KPK, Anwar Soleh, pelaksanaan kegiatan baik itu pengecoran dan juga pengurukan serta pemadatan di desa tersebut jelas terlihat sangat ganjil. Dalam pelaksanaannya terkesan asal jadi dan sepertinya terlalu dipaksakan. Untuk itu Inspektorat harus segera turun tanggan dan periksa Kepala Desa Bantarsari terkait penggunaan ADD dan Banprov tahun 2015-2016 dan tahun 2017.

“Karena dari hasil pemantauan kami secara langsung, diduga telah terjadi tumpang tindih terhadap penyerapan anggaran. Dimana ada salahsatu pekerjaan pemadatan jalan yang katanya menggunakan anggarannya pakai dana talangan,” ujar Anwar Soleh saat sedang berkumpul bersama warga Kampung Bolang, untuk mencari tahu tentang apa saja yang menjadi prioritas infrastruktur di kampung tersebut, Kamis (22/2/2018).

Lanjut Anwar, sementara ADD 2018 saja rencananya baru akan turun pada akhir bulan ini atau Maret nanti. Seharusnya kalau memang anggarannya belum turun langsung sampaikan saja kepada masyarakat agar pekerjaan pada lokasi tersebut nantinya akan menjadi skala prioritas.

“Jadi kami menduga, pekerjaan proyek pengurukan dan pengerasan yang dilakukan pada hari Kamis 22 Februari 2018 kemarin itu merupakan pekerjaan yang tertunda pada tahun sebelumnya. Sehingga berpotensi untuk melakukan markup terhadap anggaran dan pengeluaran pada tahun sebelumnya,” jelas Anwar.

Masih menurut Anwar, melihat warga terutama ibu-ibu dan anak-anak yang terpaksa ikut mengangkut Pasir Batu (Sirtu-red) karena tidak adanya tukang atau pekerja yang mengangkut pasir batu tersebut.

“Lalu anggaran untuk pembayaran tukang dalam proyek tersebut dikemanakan? Jelas ini harus menjadi perhatian serius Inspektorat agar secepatnya turun gunung untuk melakukan pemeriksaan atas penggunaan anggaran tersebut,” kata Anwar lagi.

Rencananya pada Senin 26 Februari 2018 nanti, L-KPK akan segera melayangkan surat resmi kepada Inspektorat, karena dia yang punya kewenangan untuk melakukan pemeriksan.

“Selain itu, kita akan sampaikan juga kepada Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang, untuk ikut berperan dalam menyikapi setiap pelaporan dugaan korupsi yang dilaporkan dan kita akan buktikan kebenarannya. Untuk itu Lembaga KPK akan tantang Kepala Desa Bantarsari untuk buka bukaan, dan kita turun langsung kelapangan,” tutup Anwar.

Ditempat terpisah, saat dimintai keterangannya melalui Telpon dan juga SMS Kades Bantarsari tidak memberikan jawabannya.

 

Reporter : R4Y

Foto : dok/DJP/R4Y

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *