Pajak Reklame Belum Dibayar, Komisi I Desak Pemkab Bekasi Tegas Terhadap Lippo Cikarang

Salah satu plang reklame Meikarta yang berada di Maxx Box Orange County milik PT. Lippo Cikarang yang belum dibayarkan pajak reklamenya.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tegas terhadap reklame Meikarta yang belum dibayarkan pajaknya dengan cara menyegel papan reklame tersebut.

“Harus ada tindakan tegas. Misalnya menyegel dengan menutup reklame yang belum dibayarkan pajaknya dengan spanduk. Dengan demikian, masyarakat pun mengetahuinya,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Muhtadi Muntaha, saat dihubungi djapos.com, Jum’at (23/2/2018) sore WIB.

Politisi dari Partai Amana Nasional (PAN) ini juga berjanji akan memanggil pihak Lippo Cikarang untuk menanyai prihal 21 titik pajak reklame yang belum dibayarkan sebesar Rp 300 juta.

“Kita akan panggil. Lippo harus patuhi peraturan yang berlaku jika ingin berinfestasi di Kabupaten Bekasi,” tegasnya.

Alumni Pesantren Attaqwa KH. Noer Alie ini pun menilai kasus itu menggambarkan betapa tidak adananya wibawa pejabat Pemkab Bekasi dimata investor.

“Kurang ‘di orangin’ kalau kata orang kampung saya mah. Entah itu pejabat teknis yang di bawah hingga puncuk pimpinan daerahnya,” singgung Muhtadi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bekasi, diketahui ada 50 unit dari 21 jenis reklame milik Meikarta yang belum dibayarkan pajaknya. Potensi pajak yang belum terbayar mencapai sekitar Rp 300 juta.

Adapun ke 21 jenis reklame Meikarta tersebut, diantaranya berada di Maxx Box Orange County, Central Park, Jl. Majapahit, Jl. Sriwijaya, di depan Meadow Green dan Exit GT Cibatu.

H. Muhtadi Muntaha, SE, MM., Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi.

Selain memasang spanduk, Muhtadi juga mendorong transparansi informasi mengenai papan reklame, mulai dari pemilik atau penyelenggaranya, kepatuhan membayar pajak, dan informasi mengenai lokasi reklame melanggar ketentuan atau tidak.

“Jika titik reklame tersebut diketahui melanggar aturan, maka Satuan Polisi Pamong Praja harus segera bertindak melakukan penertiban. Data mengenai titik-titik reklame yang tidak sesuai aturan itu pasti sudah ada,” kata dia.

Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Pajak Daerah Lainnya pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Betty Kusumawardhani mengatakan papan nama Meikarta yang terpasang di atas bangunan Max Boxx Orange County (MBOC) Lippo Cikarang ternyata belum dibayarkan pajak reklamenya.

“Kita sudah layangkan surat teguran pertama (ke PT. Lippo Cikarang-red) karena yang bersangkutan sudah mendirikan (memasang papan nama-red) tapi belum membayar pajak reklamenya,” kata Betty, Kamis (22/2/2018) sore.

Dari hasil pendataan petugas di lapangan, sambungnya, ternyata selain papan nama tersebut ada potensi pajak reklame lainnya yang juga belum dibayarkan dengan jumlah total mencapai 50 unit dan terbagi ke dalam 21 jenis.

“Kalau diestimasikan ke dalam rupiah nominalnya bisa mencapai sekitar Rp 300 juta,” ucapnya.

Meski demikian, pemilik reklame sudah menyatakan kesediannya untuk melakukan pembayaran.

“Yang bersangkutan kooperatif kok dan ternyata sudah bersedia untuk melakukan pembayaran,” ucapnya.

Kedepannya, ia berharap setiap pemilik papan reklame yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi dapat memenuhi kewajiban mereka membayar pajak serta mengurus perizinan sesuai dengan peraturan berlaku.

“Seharusnya sebelum memasang (reklame-red) dia melakukan pemberitahuan terlebih dahulu terutama terkait dengan perizinannya,” kata dia.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *