Arah Exit GT Cibatu, Salahsatu Titik Reklame Meikarta Yang Belum Dibayar Pajaknya

Salahsatu titik reklame Meikarta yang belum dibayarkan pajak reklamenya berada di arah exit GT Cibatu.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Anda pernah keluar Gerbang Tol (GT) Cibatu dari arah Jakarta? Jangan ‘pangling’ jika melihat pemandangan baru sebelum menuju GT Cibatu yang berasa di KM 34+700 jalan tol Jakarta- Cikampek.

Pemandangan baru yang terdapat di sisi jalan sebelah kanan itu merupakan bangunan berbentuk seperti gapura dengan tulisan ‘Welcome To Meikarta’. Jika diperhatikan, selain terdapat reklame, diduga bangunan berbentuk gapura ini seperti menunjukan identitas Meikarta kepada khalayak umum yang melintasi jalan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bekasi, ternyata objek reklame Meikarta itu salah satu titik reklame yang belum dibayarkan pajakanya kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Diketahui ada 50 unit dari 21 jenis reklame milik Meikarta yang belum dibayarkan pajaknya. Potensi pajak yang belum terbayar mencapai sekitar Rp 300 juta.

Adapun ke 21 jenis reklame Meikarta tersebut, diantaranya berada di Maxx Box Orange County, Central Park, Jl. Majapahit, Jl. Sriwijaya, di depan Meadow Green dan Exit GT Cibatu.

Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Pajak Daerah Lainnya pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Betty Kusumawardhani mengatakan papan nama Meikarta yang terpasang di atas bangunan Max Boxx Orange County (MBOC) Lippo Cikarang ternyata belum dibayarkan pajak reklamenya.

“Kita sudah layangkan surat teguran pertama (ke PT. Lippo Cikarang-red) karena yang bersangkutan sudah mendirikan (memasang papan nama-red) tapi belum membayar pajak reklamenya,” kata Betty, Kamis (22/2/2018) sore.

Dari hasil pendataan petugas di lapangan, sambungnya, ternyata selain papan nama tersebut ada potensi pajak reklame lainnya yang juga belum dibayarkan dengan jumlah total mencapai 50 unit dan terbagi ke dalam 21 jenis.

“Kalau diestimasikan ke dalam rupiah nominalnya bisa mencapai sekitar Rp 300 juta,” ucapnya.

Meski demikian, pemilik reklame sudah menyatakan kesediannya untuk melakukan pembayaran.

“Yang bersangkutan kooperatif kok dan ternyata sudah bersedia untuk melakukan pembayaran,” ucapnya.

Kedepannya, ia berharap setiap pemilik papan reklame yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi dapat memenuhi kewajiban mereka membayar pajak serta mengurus perizinan sesuai dengan peraturan berlaku.

“Seharusnya sebelum memasang (reklame-red) dia melakukan pemberitahuan terlebih dahulu terutama terkait dengan perizinannya,” kata dia.

H. Muhtadi Muntaha, SE, MM., Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tegas terhadap reklame Meikarta yang belum dibayarkan pajaknya dengan cara menyegel papan reklame tersebut.

“Harus ada tindakan tegas. Misalnya menyegel dengan menutup reklame yang belum dibayarkan pajaknya dengan spanduk. Dengan demikian, masyarakat pun mengetahuinya,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Muhtadi Muntaha, saat dihubungi djapos.com, Jum’at (23/2/2018) sore WIB.

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga berjanji akan memanggil pihak Lippo Cikarang untuk menanyai prihal 21 titik pajak reklame yang belum dibayarkan sebesar Rp 300 juta.

“Kita akan panggil. Lippo harus patuhi peraturan yang berlaku jika ingin berinfestasi di Kabupaten Bekasi,” tegasnya.

Alumni Pesantren Attaqwa KH. Noer Alie ini pun menilai kasus itu menggambarkan betapa tidak adananya wibawa pejabat Pemkab Bekasi dimata investor.

“Kurang ‘di orangin’ kalau kalau kata orang kampung saya mah. Entah itu pejabat teknis yang di bawah hingga puncuk pimpinan daerahnya,” singgung Muhtadi.

Selain memasang spanduk, Muhtadi juga mendorong transparansi informasi mengenai papan reklame, mulai dari pemilik atau penyelenggaranya, kepatuhan membayar pajak, dan informasi mengenai lokasi reklame melanggar ketentuan atau tidak.

“Jika titik reklame tersebut diketahui melanggar aturan, maka Satuan Polisi Pamong Praja harus segera bertindak melakukan penertiban. Data mengenai titik-titik reklame yang tidak sesuai aturan itu pasti sudah ada,” kata dia.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

 

Berita Sebelumnya :

Pajak Reklame Belum Dibayar, Komisi I Desak Pemkab Bekasi Tegas Terhadap Lippo Cikarang

Waduh! 21 Objek Reklame Meikarta Senilai Rp300 Juta Belum Bayar Pajak

Plang Meikarta di MBOC, Kasat Pol PP: Saya Sudah Minta PT Lippo Mengurus Pajak Reklamenya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *