BPJS Kesehatan Evaluasi Sistem Rujukan Untuk Petakan Rumah Sakit

Yerry Gerson Rumawak Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Bogor (kanan) saat menyampaikan paparannya.

Bogor, Djapos.com – Pertemuan antara Forum Kemitraan BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Stakeholder yang terlibat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun pelaksanaan ke-5 digelar di Paseban Sri Bima, Balaikota Bogor, Jalan Ir. Juanda, Kota Bogor, Senin (05/3/2018).

BPJS Kesehatan dalam pertemuan tersebut menjelaskan berbagai program kerja yang sudah berlangsung pada tahun 2017. Selain itu juga melaporkan perkembangan program kerja pada tahun 2018 untuk mendisuksikan potensi permasalahan yang kemungkinan terjadi.

Yerry Gerson Rumawak selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Bogor mengatakan, terkait peningkatan pelayanan Asosiasi Rumah Sakit memberikan masukan untuk membahas secara teknis rujukan regionalisasi. Hal tersebut penting dilakukan untuk memberikan kepastian bagi peserta JKN saat mendapatkan rujukan.

“Jadi peserta tahu rumah sakit mana yang jadi tempat rujukannya dan untuk menghindari kasus tidak dilayaninya pasien oleh rumah dengan alasan kamar yang penuh,” kata Yerry Gerson.

Yerry melanjutkan, bahwa saran rujukan regionalisasi ini akan terlebih dahulu dilakukan pemetaan di wilayah rumah sakit di Kota Bogor untuk mengetahui bagaimana sistem rujukan berdasarkan regionalisasi. Pasalnya, ada beberapa rumah sakit yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor.

“Saat ini kan rujukannya berjenjang dari mulai tingkat puskesmas, ke RS tipe D, C, B atau A. Jadi regionalisasi ini kita mau memetakan wilayah saja,” jelas Yerry Gerson.

Hal lain yang turut dibahas, yakni masih ada sekitar 223 ribu jiwa warga Kota Bogor yang masih belum terdaftar dalam peserta JKN. Ia menuturkan, 223 ribu warga ini akan diseleksi berdasarkan segmen mana yang termasuk warga mampu, warga tidak mampu dan pekerja penerima upah.

Bagi warga mampu diimbau untuk melakukan pendaftaran secara mandiri, sedangkan bagi warga yang benar-benar tidak mampu dan sudah diverifikasi dimasukkan ke peserta Penerima Bantuan Iuran.

“Untuk Pegawai Penerima Upah, Perusahaannya dapat mengajukan pendaftaran BPJS Kesehatan bagi karyawannya,” jelasnya.

 

Reporter : D4N1

Foto : dok/DJP/ D4N1/HUM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *