Masalah Meikarta Mencuat, Ini Kata Cagub dan Cawagub Pada Debat Perdana Pilgub Jabar

Foto Istimewa.

Bandung, Djapos.com – Isu Meikarta mencuat dalam “Debat Publik” perdana Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat (Jabar) tahun 2018 yang disiarkan langsung oleh salah satu televisi swasta, Senin (12/3/2018) malam WIB.

Dalam acara yang berlangsung di Gedung Sasana Budaya Ganesha ( Sabuga), Bandung itu, para kandidat diberkan kesempatan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon lainnya.

Isu Mekarta sendiri mencuat ketika Calon Wakil Gubernur dari pasangan TB. Hasanuddin (Hasanah) dan Anton Charliyan yang melontarkan pertanyaan kepada pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (2DM) terkait perizinan Kota Meikarta Cikarang yang sempat menghangat dan ditolak warga Kabupaten Bekasi.

“Pemprov Jabar awalnya menolak, tapi kok akhirnya didukung juga?,” tanya mantan Kapolda Jabar ini kepada pasangan 2DM.

Menjawab pertanyaan Anton Charliyan, Deddy Mizwar (Demiz) mengatakan bahwa yang ditolak adalah perizinan Meikarta menjadi kota metropolitan seluas 500 hingga 2.200 hektar.

Menurut Demiz, Pemprov Jabar  hanya memberikan izin seluas 84,6 hektar saja kepada mega proyek milik Lippo Group itu. Dan perizinannya sudah ditetapkan oleh Gubernur sejak tahun 1994.

“Jadi yang kami tolak metropolitan. Perizinan 84,6 hektar harus segera dikeluarkan karena hak mereka. Kita jalankan pelayan publik yang tidak mengganggu hak orang lain,” kata Demiz.

Lanjut Demiz, jika Meikarta tetap membangun lebih dari 84,6 hektar bahkan sampai 500 hektar maka Pemprov Jabar akan tetap menolak karena tata ruang Cikarang yang tidak akan memadai.

“Jadi mohon dimengerti, kalau tetap ada yang bilang perizinan Meikarta ada permainan, saya anggap fitnah yang akan menjadi tambahan pahala untuk saya,” kata Demiz.

Melengkapi jawaban Deddy Mizwar, Calon Wakil Gubernur,  Dedi Mulyadi menegaskan, persoalan Meikarta jangan hanya memperdebatkan masalah teknis perizinan antara pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemprov Jabar, tapi harus mempertimbangkan juga masalah keadilan sosial untuk  masyarakat yang ada di sekitarnya.

“Masalah Meikarta, jangan terlalu mempersoalkan perizinannya, tapi dampaknya bagi keadilan sosial. Jika beres, Meikarta akan menyumbang pajak sebesar Rp 1 triliun. Pajak itu harus digunakan untuk  membangun desa-desa yang ada sekitarnya,”  kata mantan Bupati Purwakarta ini.

Debat publik Pilgub Jawa Barat diikuti empat pasangan yaitu Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu), Tb Hasanuddin dan Anton Charliyan (Hasanah), Sudrajat dan Ahmad Syaikhu (Asyik) serta Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi (2DM).

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *