Kasus Kredit Macet, Dua Tersangka Pegawai Bank BTN Cikarang Ditangkap

 

Kejari Kab. Bekasi membawa dua tersangka kasus kredit macet Bank BTN untuk selanjutnya ditahan di Lapas Cikarang.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi menetapkan dua tersangka kasus korupsi kredit macet Bank Tabungan Negara (BTN) Cikarang. Tersangka tersandung kasus korupsi kredit macet Bank BTN yang merugikan negara hingga Rp 6,5 miliar dalam kurun waktu dua tahun.

Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Angga Dhielayaksa menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan keduanya merupakan pegawai yang bertugas pada bidang kredit nasabah. Kejaksaan lantas mengamankan tersangka yang merupakan mantan pegawai Bank BTN Cikarang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Kedua tersangka BW dan IO. Dua orang tersangka ini ditetapkan tersangka sekaligus per hari ini kami tahan selama 20 hari ke depan,” kata Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Angga Dhielayaksa didampingi Kepala Seksi Intelijen Haerdin, Kamis (15/3/2018) sore.

Dikatakan Angga, penyelidikan kasus ini telah berlangsung sejak akhir 2017. “Sejumlah saksi telah diperiksa, mulai dari para pegawai Bank BTN hingga para nasabah yang mengajukan pinjaman. Dari hasil pemeriksaan, diketahui tindak pidana korupsi yang dilakukan dua tersangka tersebut berlangsung dua tahun, sejak 2012 hingga 2013,” ujarnya.

Kesi Pidsus Angga Dhielayaksa didampingi Kasi Intelijen Haerdin, saat jumpa pers kepada awak media, Kamis (15/3/2018) sore.

Dalam kasus ini, kata dia, ditemukan adanya persekongkolan antara oknum pegawai Bank BTN dengan pihak luar untuk mencairkan bantuan kredit. Namun, tindakan tersebut akhirnya memunculkan kerugian negara setelah kredit tersebut dinyatakan macet. Persengkongkolan antara oknum bank dan pihak luar itu dilakukan untuk memangkas segala bentuk tahapan yang ditetapkan bank sebelum pencairan kredit.

“Jadi modusnya itu secara kasar ada kredit macet, pemohon mengajukan kredit ternyata tidak sesuai aturan. Akibat tidak sesuai aturan, kredit yang diberikan pun macet hingga akhirnya memunculkan kerugian negara,” terangnya.

Kerugian negara yang dihitung Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebesar Rp 6,5 miliar itu, melibatkan lima pemohon kredit. Di antara pemohon tersebut, jumlah kredit yang diajukan berkisar antara Rp 500 juta hingga Rp 3,7 miliar.

“Kredit yang diajukan berkisar demikian, rata-rata pemohon ini bergerak di bidang perumahan,” ucapnya.

Meski melibatkan pemohon kredit, Angga belum dapat memastikan bahwa mereka turut terlibat dalam tindak korupsi.

“Untuk tersangka lainnya, kita tunggu saja. Penyidikan masih terus berlangsung,” ucap dia.

Tindak korupsi yang terjadi pada kasus ini, kata Angga, bukan hal baru di bidang perbankan. Modus tersebut, lanjut dia, terjadi juga pada beberapa bank lainnya.

“Karena banyak modus seperti ini, cuma memang rata-rata bank takut untuk publish,” jelasnya.

Atas kasus ini, lanjut Angga, dua tersangka diancam pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 Undang-undang 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

“Ancamannya hukumannya 20 tahun dengan denda maksimal Rp 1 miliar. Untuk selanjutnya kami terus lakukan penyidikan untuk mengetahui kemungkinan lainnya,” ujarnya.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *