Tuntut Cabut Surat Kepala Dinas DPMPTSP, Ratusan Pedagang Onderdil Sawah Besar ‘Geruduk’ Kantor Gubernur DKI Jakarta

Para pedagang onderdil kendaraan bermotor Kios Muzatek Sawah Besar Jakarta Pusat ‘Geruduk’ Kantor Gubernur DKI Jakarta, Kamis (22/3/2018) pagi, tuntut cabut Surat Kepala Dinas DPMPTSP.

Jakarta, Djapos.com – Ratusan ratusan pedagang onderdil kendaraan bermotor Kios Muzatek Sawah Besar Jakarta Pusat akhirnya ‘geruduk’ kantor Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, Kamis (22/3/2018) pagi WIB untuk melakukan demonstrasi.

Kedatangan mereka menuntut dicabutnya Surat Kepala Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Propinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Nomor: 227/C.41/31/-1.785.5/2017, Hal: Persetujuan Rencana Teknis Bongkar (PRTB), tanggal 9 November 2017.

“Persetujuan Rencana Bongkar (PRTB) Gedung Wisma Sawah Besar oleh PT. Muzatek Jaya jauh dari rasa keadilan, karena merugikan kami. Jadi kami minta dicabut izinnya,” ujar salahsatu pendemo yang berada di atas mobil komando.

Lebih lanjut, seru para pendemo, mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno untuk mengevaluasi kembali pembongkaran tersebut.

“Kami mendesak untuk dicabut izinnya serta evaluasi kembali Kepala Dinasnya dan tinjau langsung lokasinya,” kata para pendemo lagi.

Perwakilan para pendemo saat diterima Tim Komunikasi Anies-Sandi, Naufal Firman, untuk melakukan mediasi.

Akhirnya perwakilan para pendemo yang didominasi pedagang onderdil kendaraan bermotor Kios Muzatek Sawah Besar diterima Tim Komunikasi Anies-Sandi, Naufal Firman, untuk melakukan mediasi.

”Kita sudah minta untuk mencabut surat pembongkaran. Beliau langsung memanggil Edy Junaidy, Kepala Dinas DPMPTSP DKI Jakarta yang mengeluarkan surat Persetujuan Rencana Teknis Bongkar (PRTB), ” ujar Salomon Tanjung, SHI dari LBH Djaja Pos saat keluar dari ruang pertemuan.

Adapun tuntutan para pedagang onderdil kendaraan bermotor Kios Muzatek Sawah Besar Jakarta Pusat antaralain :

  1. Mencabut surat yang diterbitkan Kepala Dinas DPMPTSP DKI Jakarta Nomor 227/C.41/31/-1.785.5/2017, Hal: Persetujuan Rencana Teknis Bongkar (PRTB), tanggal 9 November 2017, yang ditujukan kepada PT. Muzatek Jaya.
  2. Memerintahkan PT. Muzatek Jaya agar dengan segera menghentikan pembongkaran Gedung Wisma Sawah Besar tersebut
  3. Memberikan kepastian jaminan perlindungan, keamanan dan kenyamanan bagi pedagang untuk kembali berjualan.
Salahsatu Tuntutan para pendemo.

Setelah diterima dan melakukan mediasi, akhirnya mereka melanjutkan aksi demonya ke lokasi kios mereka di gedung Sawah Besar dimana PT, Muzatek Jaya juga berada.

Ditempat terpisah, Lurah Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta pusat, Togar Hutajulu, yang berada dilokasi saat para pedagang kembali ke kios setelah lakukan aski demo mengatakan, bahwa sampai saat ini PT. Muzatek Jaya tidak pernah memberikan surat pemberitahuan terkait adanya pembongkaran gedung tersebut.

Lurah Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta pusat, Togar Hutajulu bersama Babinsa dan Binmaspol saat diwawancara wartawan.

“Pihaknya hari ini akan meminta pihak pelaksana untuk menghentikan pembongkaran. Selain itu juga meminta kepada para pedagang untuk melayangkan surat kepada Pihak Kelurahan agar diadakan mediasi,” kata Lurah Togar.

Sebelumnya, surat yang ditandatangani Kepala Dinas DPMPTSP Pemprov DKI Jakarta, Edy Junaedy, ditujukan kepada PT. Muzatek Jaya, beralamat di Jl. S. Wiryopranoto No. 30-36, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Jakarta Pusat telah menimbulkan polemik serta cacat hukum.

Dikarenakan kios pedagang onderdil kendaraan bermotor yang berada di gedung Wisma Sawah Besar tersebut tidak dalam keadaan kosong, Itu artinya terbitnya Surat No. 227/C.41/31/-1.785.5/2017 tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan prinsip pelaksanan teknis bongkar bangunan.

Hal itu sebagaimana diatur pasal 81 huruf k, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 129 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan di Bidang Perizinan Bangunan. Dengan demikian, lahirnya Surat tersebut merupakan ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian DPMPTSP Pemprov DKI Jakarta

Sampai saat ini PT. Muzatek Jaya masih melakukan pembongkaran tanpa memperhitungkan dampak negatif yang dialami para pedagang, bahkan pemagaran sudah dilakukan. Hal ini yang mengakibatkan pedagang tidak nyaman berjualan.

“Kami tiap tahun bayar pajak dan kami punya HGB tapi kenapa pihak pengelola semena-mena tanpa ada penyelesaian membongkar kios para pedagang? tanya Zaini saat ditemui Wartawan di Wisma Sawah Besar, Jalan S Wiryopranoto No. 30-36 Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (21/3/2018) siang kemarin.

Zaini juga menjelaskan bahwa dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta terkesan tutup mata.

 

Reporter : Noferi

Foto : dok/DJP/NF

 

Berita Sebelumnya :

Pembongkaran Kios Pedagang Onderdil Muzatek Sawah Besar Berlanjut, Pemda DKI Jakarta Tutup Mata?

Putusan PK Tidak Dijalankan, Ratusan Kios Pedagang Onderdil Muzatek Sawah Besar Terancam Dibongkar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *