FPII Kecam Tindakan Perampasan dan Kekerasan Terhadap Wartawan di Kalbar, Minta Polisi Bertindak

Bang Black panggilan akrab Nurhadi, Deputi Advokasi FPII Pusat.

Jakarta, Djapos.com – Kasus Kekerasan ataupun intimidasi terhadap wartawan masih kerap terjadi di Indonesia Forum Pers Independent Indonesia (FPII) sangat menyesalkan kasus tersebut, beberapa dari kasus kekerasan terhadap wartawan bahkan tidak tuntas hingga proses pengadilan.

kekerasan serta intimidasi masih menjadi satu persoalan besar yang dihadapi oleh wartawan saat melakukan kerja-kerja jurnalistiknya,kasus kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan kini terjadi terhadap AM dan AL wartawan cetak dan online asal Kalimatan Barat yang juga merupakan Pengurus FPII Sekretariat Wilayahl (Setwil) Kalimanan Barat (Kalbar).

Peristiwa bermula saat AL meliput  terkait kejadian demo karyawan PT Ketapang Industirial Park (KIP) beberapa waktu lalu, dimana saat peliputan, AL dihampiri petugas keamanan

“Dia (Petugas Keamanan) bertanya “anda siapa dan dari mana?” kata AL menirukan perkataan petugas keamanan tersebut.

Lalu AL menjelaskan serta mengeluarkan kartu media, akan tetapi petugas keamanan tersebut malah mengambil alat rekam dan kamera miliknya, dengan alasan tidak dibenarkan meliput di perusahaan tersebut karna tidak ada izin.

Nurhadi dari Deputi Advokasi FPII Pusat mengatakan, bahwa tindakan kekerasan tersebut sangatlah bertentangan dengan UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, khususnya Pasal 3 Ayat 1, bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Lalu Pasal 4 Ayat 3, bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Kemudian Pasal 6 butir a, bahwa pers nasional melaksanakan peranannya, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.

“FPII mengecam dan mengutuk keras tindakan serta perilaku petugas keamanan yang menghalang-halangi wartawan dalam menjalankan profesinya yang dilindungi oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers,” ujar Bang Black panggilan akrab Nurhadi, saat diminta tanggapannya di Kantor Sekretariat FPII, Jalan Rawajati Timur I, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (27/03/18) siang kemarin.

Dalam hal ini FPII mendesak agar pihak Kepolisian segera menindak pelaku yang melakukan tindak kekerasan serta intimidasi tersebut, sesuai dengan hukum yang berlaku. Termasuk memprosesnya dengan mekanisme Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU KUHP bila memang terjadi adanya tindakan penganiayaan atau perampasan.

“Laporkan ke pihak berwajib, kawal prosesnya. Beri efek jera agar kejadiaan yang sama jangan terulang lagi ,” pintanya.

 

Reporter : R4Y

Foto : dok/DJP/FPII

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *