PPK Proyek Pembangunan Gedung Pusat Perkantoran Pemkab Bekasi 16 Lantai Digugat Rp 100 Miliar

Pusat perkantoran Pemkab Bekasi terlihat megah. Di kawasan ini (belakang gedung Bupati) rencananya akan di bangun gedung 16 lantai, meskipun gedung yang ada saat ini sudah megah.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Kepala Bidang (Kabid) Bangunan Gedung Negara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Benny Sugiarto akan digugat oleh pemenang lelang proyek Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi Tahap I.

Pasalnya, Benny yang juga mejabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut telah menerbitkan surat pembatalan atas proyek bernomor 602.1/74/BGN/2018. Dalam surat yang ditujukan kepada Direktur PT. Tirta Dhea Addomics Pratama (TDAP) tercantum 3 poin yang menjadi pembatalan pemenang lelang proyek itu terjadi.

Dalam surat itu pihak PPK tidak dapat menandatangani Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Kontrak, karena kegiatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 dengan pagu mencapai Rp 100.993.925.000 itu tidak akan dilaksanakan.

Surat itu ditandatangani PPK dan ditembuskan kepada Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kab Bekasi, Jamaludin, selaku Pengguna Anggaran dan tidak ditembuskan kepada Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin.

Pengacara PT. TDAP, Aris Afandi Lubis menegaskan, kemarin siang (05/4/2018) dirinya sempat menemui PPK, Benny dan perwakilan ULP, untuk meminta kejelasan soal ini. Dalam pertemuan itu Benny mengatakan tidak dapat memberikan SPJ proyek tersebut.

“Menurut dia (Benny, Red) kepada saya, paket pembangunan ini tidak mungkin ditayangkan LPSE kalau dokumen itu tidak lengkap. Kemudian menurut dia, anggarannya sudah tidak tersedia. Amdal-nya, menurut dia belum ada perizinannya. Lalu, waktu pengerjaan tidak cukup alias sudah lewat,” kata Aris kepada wartawan.

Sambung Aris, Benny bercerita sebelum surat pemenang lelang diputuskan, dia sudah menyurati pihak LPSE untuk memberhentikan hal ini. Dan dia juga mengaku sudah melaporkan hal ini ke Bupati dan DPRD Kab Bekasi.

“Lalu saya bilang, proses lelang ini sudah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Barang dan Jasa Pemerintah,” terangnya.

Lebih lanjut, kata Aris, jadi tidak ada lagi cerita ini itu dan kita sebagai pemenangnya. Dan wajib kita minta suratnya. Lalu dia bilang, sudah jauh-jauh hari membuat surat kepada ULP. “Saya tegaskan, saya tidak menyalahkan ULP. ULP sudah jelas memenangkan kita. Artinya, ULP sesuai dengan aturan hukum, tidak ada disitu yang dilanggar. Dia juga janji bakal mempertemukan kami dengan Bupati,” sambungnya lagi.

Karena pihaknya merasa kecewa dengan dinas teknis itu, akhirnya diputuskan bakal menggugat Benny secara pribadi sebesar Rp1 00 miliar dan pihak Pemkab sebesar Rp 100 miliar.

“Kita akan gugat Pemkab secara perdata. PPK pada kegiatan gedung 16 lantai juga akan kita gugat secara pribadi,” tegasnya.

Masih kata Aris, saat ini pihaknya sedang mengumpulkan berkas-berkas sebagai bukti otentik untuk melaporkan hal ini kepada aparat hukum. Sebab, ada indikasi kecurangan dalam pembatalan kegiatan yang sudah dilelangkan tersebut.

“Jadi kita gugat secara perdata dengan bukti-bukti yang kita temukan pembatalan secara sepihak. Kami juga akan lakukan pelaporan terkait tindak pidananya juga,” jelasnya.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

 

Berita Sebelumnya :

Pembangunan Gedung Perkantoran Pemkab Bekasi 16 Lantai Batal?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *