Ini Alasan Pembatalan Pembangunan Gedung Pusat Perkantoran Pemkab Bekasi

Pusat perkantoran Pemkab Bekasi terlihat megah. Di kawasan ini (belakang gedung Bupati) rencananya akan di bangun gedung 16 lantai, meskipun gedung yang ada saat ini sudah megah.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Jamaludin membeberkan batalnya Pembangunan Gedung Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi 16 Lantai disebabkan terkendala beberapa persyaratan kelengkapan dokumen yang belum terpenuhi. Namun ia tidak merinci apa saja persyaratan yang belum terpenuhi.

“Sesuai peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pembangunan gedung Negara ada beberapa mekanisme persyaratan yang harus ditempuh Pemerintah baik secara administratif maupun teknis. Diantaranta belum ada moratorium keuangan dengan Menteri Keuangan dan rekomendasi dari Gubernur. Selain itu harus mendapat persetujuan dari Kementrian Pekerjaan Umum (PU) karena gedung yang akan dibangun lebih dari 8 lantai,” kata Jamaludin kepada awak media, Kamis (05/4/2018) lalu.

Sementara itu, Sekretaris Dinas (Sekdin) PUPR, Iman Nugraha mengatakan kaitan Pembangunan Gedung 16 Lantai Pemkab Bekasi secara ketentuan Regulasi Bangunan Negara belum memenuhi ketentuan, seperti yang terdapat dalam Perpres No.73/2011 Pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan Jumlah Lantai Bangunan Gedung negara ditetapkan paling banyak 8 (delapan) lantai.

Sambung Iman, kegiatan pembangunan gedung perkantoran pusat Pemkab Bekasi belum mendapatkan persetujuan dari Menteri. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Banguna Gedung Negara, Pasal 10 ayat (3) yang menyebutkan ‘Bangunan gedung negara yang di bangun lebih dari 8 (delapan) lantai harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri’.

Lanjut dia, penyusunan Rencana Pendanaan Pembangunan Gedung Negara yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur, sebagaimana ketentuan Perpres No.73/2011 Pasal 12 ayat (6) huruf (c).

Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2018, dalam Lampiran halaman (41) Permendagri Nomor 33 tahun 2017 yang menyebutkan ‘dalam rangka untuk efisiensi pengunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik Pemerintah daerah tidak diperkenankan’.

“Artinya, kegiatan pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi tahap I, secara ketentuan Regulasi Bangunan Negara belum memenuhi ketentuan diatas,” jelasnya.

Lebih lanjut Jamaludin mengatakan, kita sudah mengirimkan 2 kali surat permohonan pembatalan lelang ke bagian layanan pengadaan barang dan jasa (ULP, red), yang pertama tanggal 22 Maret 2018 sebelum adanya penetapan pemenang (penetapan pemenang oleh ULP tanggal 27 Maret) dan yang ke 2 tanggal 4 April 2018 setelah adanya penetapan  pemenang.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

 

Berita Sebelumnya :

Banyak Regulasi yang ‘Ditabrak’, FS Pembangunan Gedung Pusat Perkantoran Pemkab Bekasi 16 Lantai Bagaimana?

PPK Proyek Pembangunan Gedung Pusat Perkantoran Pemkab Bekasi 16 Lantai Digugat Rp 100 Miliar

Pembangunan Gedung Perkantoran Pemkab Bekasi 16 Lantai Batal?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *