Kepala Bappeda Kab Bekasi Akui Ada Kelalaian dari Dinas, Dewan Tuding Bappeda Harus Tanggung Jawab

Kepala Bappeda Kab Bekasi, Slamet Supruadi saat diwawancara wartawan di gedung DPRD Kab. Bekasi, Rabu (11/4/2018).

Cikarang Pusat, Djapos.com – Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi, Slamet Supriadi menegaskan Pembangunan Gedung Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi 16 lantai sudah melalui tahapan-tahapan perencaaan.

“Yang jelas secara perencanaannya sudah ada. Musrenbangnya saja ada,” kata Slamet saat ditemui usai mengikuti rapat paripurna pandangan umum tentang LKPJ anggaran tahun 2017, Rabu (11/4/2018) sore.

Menurut dia, perencanaan pembangunan gedung 16 lantai memakai ‘Blok Plan’, Masterplan Pemda. Hanya saja kata Slamet, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) KabBekasi merubahnya.

“Kan itu jadi dari ‘Blok Plan’, Masterplannya Pemda. Kalau DPRD bilang harus ada kajiannya itu kan soal pendapat. Sebenarnya tinggal PUPR merubah ‘Blok Plan’, Masterplanya dan itu sudah dilakukan,”  jelasnya.

Pusat perkantoran Pemkab Bekasi terlihat megah. Di kawasan ini (belakang gedung Bupati) rencananya akan di bangun gedung 16 lantai, meskipun gedung yang ada saat ini sudah megah.

Sambung dia, pada saat tim asistensi anggaran melaksanakan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) karena sudah disetujui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) nya oleh dewan.

“Saat tim asistensi anggaran melakukan verifikasi kan karena sudah disetujui oleh DPRD dan sudah ditanda tangani bersama. Kalau KUA PPAS sudah ada, sudah ditanda tangani ya kita ikuti yang di KUA PPAS nya. Gak mungkin sudah ditanda tangani bersama itu dibuang (dicoret, red) kan gak bisa. Itu proses bagian dari proses,” ujarnya.

Saat disinggung apakah dalam perencanaan pembangunan gedung 16 lantai ada regulasi yang ‘ditabrak’, Slamet mengakui ada kelalaian yang dilakukan Dinas. Namun ia tidak menyebutkan Dinas apa yang dimaksud. “Ada yang lalai dari dinas, ada aturan yang harus ditempuh,” ucap Slamet.

Tentunya permasalahan yang saat ini ada tidak akan terjadi jika sebelum tim asistensi anggaran melakukan verifikasi anggaran Pembangunan Gedung 16 lantai meminta dinas PUPR untuk memenuhi regulasi terlebih dahulu. Namun hal itu tidak dilakukan Bappeda dan DPRD Kab Bekasi.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kab Bekasi, Taih Minarni menuding pembangunan gedung Pusat Perkantoran Pemkab Bekasi 16 lantai salah sejak perencanaan. Bahkan Taih menuding kesalahan ada pada Bappeda Kab Bekasi.

“Bappeda harus bertanggung jawab itu. Itu akal-akalan Bappeda. Anggarannya tidak pernah dibahas di DPRD,” kata Taih yang juga anggota Badan Anggaran (Bangar) Kab Bekasi, Rabu, (11/4/2018)

Masih kata Taih, dalam KUA PPAS anggaaran pembangunan gedung 16 lantai tersebut tidak ada. “KUA PPAS tidak pernah ada itu akal-akalannya Bappeda. Dedi (Sekretaris Bappeda, red) dan Iis Bapeda harus tangung jawab” beber Taih.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

 

Berita Sebelumnya :

Perlu Tidaknya Studi Kelayakan Bangun Gedung 16 Lantai, Dinas PUPR dan DPRD Kab Bekasi Beda Pendapat

Tak Tahu Ada Regulasi yang ‘Ditabrak’, Dinas PUPR Kab Bekasi Akui Kurang Wawasan

Ini Alasan Pembatalan Pembangunan Gedung Pusat Perkantoran Pemkab Bekasi

Pembangunan Gedung Perkantoran Pemkab Bekasi 16 Lantai Batal?

Pemkab Bekasi Gelontorkan Rp 200 Miliar Bangun Gedung Baru 16 Lantai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *