Ciderai Profesionalisme Wartawan, FPII Sikapi Surat Dewan Pers Terkait Isu THR

Kasihhati, Ketua Presidium FPII.

Jakarta, Djapos.com – Forum Pers Independent Indonesia (FPII) meyikapi beredarnya surat dari Dewan Pers (DP) Nomor 264/DP-K/V/2018 tertanggal 30 Mei 2018 yang ditujukan kepada Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, Kapolri dan Instansi Swasta perihal Imbauan Dewan Pers Menjelang Idul Fitri 1439 H.

Jelas hal itu telah membuat resah para Jurnalis, dimana imbauan yang mengatasnamakan Dewan Pers tersebut meminta kepada berbagai pihak untuk tidak melayani permintaan THR maupun sumbangan lainnya dari pihak yang mengaku konstituen Dewan Pers.

FPII menganggap bahwa surat yang beredar luas di berbagai kalangan tersebut menunjukkan sikap berlebihan dan tidak beralasan dari orang-orang “Pengecut” yang bernaung di Dewan Pers.

Dan dalam hal ini, Ketua Dewan Pers beserta jajarannya sudah selayaknya diganti karena telah mengeluarkan surat imbauan yang telah melukai profesionalisme Wartawan tersebut.

FPII sangat mengapresiasi jika imbauan itu terkait dengan profesionalisme, etika  serta benteng moral demi menjaga kepercayaan publik dan dalam rangka keikutsertaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hanya saja, imbauan tersebut menjadi cacat oleh point berikutnya, dimana Dewan Pers menyebutkan nama perusahaan pers dan organisasi pers yang menjadi konstituennya.

Disinyalir, penyebutan nama konstituen tersebut sama halnya dengan semacam instruksi Dewan Pers yang dapat dilayani untuk permintaan THR maupun sumbangan lainnya.

“Seharusnya Dewan Pers malu dengan selebaran yang dikeluarkannya itu. Jelas ini menunjukkan kualitas Ketua Dewan Pers yang sebenarnya, ” ucap Ketua Presidium FPII,  Kasihhati saat buka puasa bersama dan rapat Pengurus Presidium FPII di Waroeng Tingwe, Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur, Rabu (30/5/2018).

“Siapa yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme kewartawanan, menghindari penipuan dan penyalahgunaan profesì wartawan serta mendukung upaya pemberantasan praktek korupsi, apakah Dewan Pers dan Konstituennya atau diluar konstituennya,” lanjutnya.

Kasihhati meminta dengan tegas kepada para Wartawan baik yang tergabung di Organisasi FPII maupun yang belum tergabung, untuk sama-sama mengawasi dan memantau selebaran himbauan tersebut. “Kita mau lihat siapa sebenarnya yang menjaga etika dan profesionalisme kewartawanan,” pungkasnya.

Para Pengurus Presidium Pusat FPII saat adakan Buka Bersama sekaligus membahas beberapa laporan kegiatan baik internal dan eksternal.

Isu Media ‘Abal-abal”

Ditempat yang sama, Forum Pers Independent Indonesia (FPII) juga menyikapi terkait adanya list 319 media yang disebut abal-abal.

Wesly, HS selaku Sekretaris Nasional (Seknas) FPII meminta kepada teman-teman yang nama dan medianya tercatat dalam list tersebut untuk tidak merespon terlalu berlebihan, apalagi sampai mem-viralkannya.

Menurut FPII, penyebaran list tersebut adalah suatu tindakan untuk membuat kegaduhan dikalangan Jurnalis (Wartawan). “Mari kita cari dan selidiki siapa orang dan apa motifnya membuat list tersebut,” kata Wesly.

Lebih lanjut, dirinya juga mengapresiasi dan mendukung teman-teman untuk melakukan langkah hukum kepada pihak yang telah menyebarkan list tersebut.

 

Reporter : R4Y

Foto : dok/DJP/FPII

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *