Pesan Kajari di Pilkades Kab Bekasi : Jangan Gunakan Anggaran Desa Untuk Kampanye

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Risman Tarihoran.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi tegaskan larangan penggunaan anggaran desa pada Pemilihan Kepada Desa (Pilkades) yang digelar serentak, 26 Agustus 2018 mendatang. Apalagi jika anggaran Desa dipakai untuk kampanye pemenangan salah satu kandidat.

“Kami tegaskan dilarang menggunakan anggaran desa di Pilkades. Apalagi dipakai kampanye untuk memenangkan si A, si B dan seterusnya,” kata Kepala Kejari Risman Tarihoran, Selasa (10/7/2018).

Seperti diketahui, setelah berakhirnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Kabupaten Bekasi dihadapkan pada Pemilihan Kepala Desa. (Pilkades) Walaupun cakupannya terbilang kecil, namun hajatan desa ini wajib diberi perhatian lebih.

Maka dari itu, kata Risman, Kejaksaan tengah meningkatkan pengawasan agar tidak ada anggaran desa yang dipakai untuk kebutuhan para calon Kepala Desa.

“Kami sudah perhatikan itu, dan perhatian terhadap Pilkades ini tentu lebih. Jangan ada main-main, apalagi ada uang negara kan yang dikelola Desa,” pesan Risman.

Penggunaan anggaran Desa untuk kepentingan di luar pembangunan desa, lanjut dia, berpotensi terjadi. Pasalnya, dalam beberapa kasus, Kejaksaan pun berhasil mengamankan sejumlah kepala desa dengan kasus korupsi anggaran desa.

Dikatakan Risman, modus yang dilakukan dalam dugaan korupsi dana Desa bervariatif. Modus yang mereka lakukan mulai dari memanipulasi laporan pertanggungjawaban, melakukan pekerjaan fiktif hingga tidak mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan yang direncanakan.

“Biasanya main di laporan pertanggungjawaban, ada yang fiktif, ada yang dikerjakan hanya beberapa persen. Dan jelas itu menyalahi aturan,” ujarnya

Dikatakan Risman, Kejaksaan bersifat terbuka bagi masyarakat yang menduga adanya tindak pidana korupsi. Dugaan itu diharapkan segera dilaporkan pada Kejaksaan agar dapat ditindaklanjuti.

“Segera laporkan jika ada dugaan korupsi. Kejaksaan terus bekerja menindaklanjuti laporan yang masuk. Namun demikian, karena kasus korupsi itu perlu pengungkapan yang matang, maka masyarakat harus bersabar. Namun yang jelas, semua laporan kami tindaklanjuti,” tuturnya.

Untuk diketahui, Pilkades di Kabupaten Bekasi akan digelar secara serentak. Dari 184 Desa di Kabupaten Bekasi, 154 Desa di antaranya akan menggelar pemilihan untuk menentukan Kepala Desa yang bakal memimpin selama enam tahun ke depan.

Menghadapi pemilihan “raja kecil” ini, peredaran uang bisa saja terjadi. Pasalnya, setiap calon kepala desa membutuhkan biaya untuk serangkaian kegiatan pemenangan, di antaranya kampanye.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *