Persoalan Pilkades di Kab Bekasi Meruncing, Dewan Akan Ambil Opsi Interpelasi

Danto, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi kembali tidak menghadiri undangan yang dikirimkan Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, Jumat (20/07/2018).

Padahal, rapat yang diagendakan telah ditunggu oleh Pimpinan dan Anggota Komisi 1 DRPD Kabupaten Bekasi. Diantaranya, Ketua Yudhi Darmansyah, Wakil Ketua Danto, Sekretaris Muhtadi Muntaha dan Anggota, Teten Kamaludin. Hingga larut malam.

Lantaran kesal karena pemanggilan resmi yang ketiga kalinya seperti tidak dihargai, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten, Danto mengaku akan mengambil opsi melakukan Hak Interpelasi.

“Gak cuman sekali kita undang terkait persoalan Pilkades, tapi sudah beberapa kali dan panggilan kita tidak ditanggapi, kita juga sudah meminta Sekda untuk mengingatkan anak buahnya datang kemari tapi tak juga hadir,” kata Danto.

“Padahal tadi Sekda nyempetin hadir buat mutasi. Tapi ini hal pengaduan terkait gejolak masyarakat tidak datang. Kita gak khawatir karena ini bicara undang-undang. Harapan saya kawan-kawan fraksi akan melakukan Hak Interpelasi,” ujarnya.

Ia mengatakan, Hak Interpelasi wajar dibuat mengingat sudah beberapa kali pemanggilan untuk menuntaskan persoalan seleksi Kepala Desa tak kunjung menemui titik temu. Padahal bila dirunuh sesuai dengan Surat Edaran Bupati Bekasi, penetapan calon Kepala Desa akan berlangsung tanggal 22 Juli 2018 mendatang.

“Daripada cacat demi hukum, dan berujung ketidak kondusifan di Kabupaten Bekasi. Tapi nanti kita akan kembali panggil lagi DPMD hari Senin, sembari besok saya bawa ke fraksi untuk mendorong Hak Interpelasi,” ucapnya.

Sebenarnya, kata dia, Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi berencana untuk meminta DPMD  menunda menetapan calon Kepala Desa yang berlangsung hari Minggu mendatang. Tapi mengingat sikap DPMD yang tidak kooperatif serta sikap Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar yang terkesan sudah di Intervensi Bupati Bekasi.

“Dugaan saya Ketua DPRD sudah di Intervensi, buktinya waktu surat pemanggilan sebelumnya, surat lama ditandatangani Ketua Dewan. Entah dia sibuk atau apa, tapi tolong dong jangan dibuat lama karena hal ini untuk kelancaran, demi terjadi kondusifitas masyarakat Kabupaten Bekasi,” bebernya.

“Sehingga nanti kalaupun kita buat surat lagi untuk menunda penetapan, saya pesimis mau ditandatangani Ketua DPRD, ” tutupnya.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *