Pemda DKI Bangun Gedung Kantor Sudin Damkar Jaktim Diatas Tanah Berperkara?

Marao, S. Hasibuan (baju orange) sedang berdebat dengan Pejabat Pemda dilokasi tanah yang berperkara.

Jakarta, Djapos.com – Rencana Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakata yang akan membangun Gedung Kantor Sidin Pemadam Kebakaran (Damkar) Jakarta Timur diatas tanah seluas 11.021 M2, yang diduga bermasalah.

Rencana pembangunan gedung Damkar yang berada di ujung huk Jalan Pemuda prapatan lampu merah Jl. Jend. Ahmad Yani by Pass RT. 001 RW. 014 Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur ini telah dilelang dengan Nomor Kode : 34541127 dan nilai pagu paket Rp. 69.435.651.622.00.

Hal tersebut disampaikan Kuasa Hukum Ahli Waris H. Achmad Bin H. Kosim, saat konfrensi pers di Sekretrariat PAMSUS33 LSM-PELOPOR, Jalan Rawajati Timur I, Rawajati, Jakarta Selatan, Minggu (22/7/2018).

Mustika Sani SH, salah seorang Kuasa Hukum Ahli Waris menjelaskan, Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Gedung Damkar dalam Anggaran APBD Tahun 2018, diduga tanahnya bermasalah.

“Permasalahannya, sampai sekarang tanah seluas 11.021 M2 itu statusnya masih absah milik H. Achmad Bin H. Kosim dan M. Napis Bin H. Asmuni, sebagai Ahli Waris/cucu H. Muhamad Zen. Tanah tersebut juga merupakan tanah rest (sisa) EV Nomor 5729, Surat Ukur/ Meetbrief No. 1844, tercatat di Balai Harta Peninggalan (BHP) DKI Jakarta dan terdaftar di buku register Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta,” kata Mustika Sani.

Lebih lanjut, kata Mustika, semasa orangtua H. Achmad dan M. Napis masih hidup, sebagian tanah tersebut seluas 8.600 M2 diurus dan dijaga oleh Supardjo, sebagai penanggung jawab terhadap 49 Kepala Keluarga yg mengontrak sejak tahun 1978.

Plang nama tanah tersebut dalam pengawasan LSM-PELOPOR.

Berdasarkan penelusuran Tim Investigasi PAMSUS33 LSM- PELOPOR, diketahui Pemda DKI Jakarta seakan-akan telah membeli tanah tersebut untuk Pembangunan  Gedung Damkar Jaktim.

Padahal tanah yang dibeli Pemda DKI Jakarta letak tanahnya bukan di lokasi tanah tersebut, melainkan Pemda DKI Jakarta telah membeli tanah seluas 11.021 M2 dalam 2 (dua) Sertifikat atas nama Liem Mie Bo.

Seritifikat No. 01880, seluas 8.511 M2, terletak di RT. 011 RW. 011, Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung, Jaktim dan Sertifikat No. 01508, seluas 1.309 M2, terletak di RT. 001 RW. 002, Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung, Jaktim, beralaskan dasar kepemilikannya EV Nomor. 15550.

Berdasarkan fakta legalitas tersebut yang menunjukkan bahwa tanah milik H. Achmad Bin H. Kosim dan M. Napis Bin H. Asmuni (Penggugat) telah diserobot dan digunakan secara melawan hokum. Oleh karena itu, mereka mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui PN Jaktim dengan Nomor Perkara: 281/Pdt.6/2018/PN. JKT Tim, terhadap Lie Mie Bo (Tergugat I) dan Kepala Dinas Damkar Jaktim (Tergugat III).

Ditempat yang sama, Direktur Eksekutif Setgab LSM- PELOPOR, Marao, S. Hasibuan yang mengkomandani PAMSUS33 LSM- PELOPOR Law Office selaku Kuasa Hukum Penggugat, mengatakan, kami sudah beberapa kali memberikan peringatan melalui surat (Somasi) kepada Damkar Jaktim maupun Pemda DKI Jakarta, namun tidak pernah ditanggapi. Jadi demi membela warga yang sangat dirugikan tanahnya diserobot terpaksa kami menempuh jalur hukum sebagai upaya penyelesaian permasalahan tersebut.

“Law Office Pamsus 33 Pelopor kami bentuk memang khusus untuk memperjuangkan tanah rakyat yang diserobot oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Baik itu perseorangan, swasta maupun oleh campur tangan oknum Pejabat Pemerintah. Insya Allah, kami Pamsus 33 Pelopor akan maju terus. Dan Sidang selanjutnya atas perkara tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis, 26 Juli 2018 mendatang,” pungkas Marao.

 

Reporter : GFT

Foto : dok/DJP/GFT/LSM-Pelopor

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *