‘Dongkrak’ Pendapatan Pajak, Pemkab Bekasi ‘Tarik’ Pajak Katering Hingga Indekos

Aktifitas di loket pembayaran pajak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Potensi penarikan pajak terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, diantaranya pajak di sektor katering. Jasa di bidang masakan itu akan dikenai pajak daerah sebesar 10 persen, dihitung dari nilai kontrak antara penyedia jasa dengan pemesan.

Penarikkan pajak katering itu menjadi satu diantara potensi pajak yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bekasi tentang Pajak Daerah. Raperda yang telah rampung dibahas itu kini tengah menunggu pengesahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk selanjutnya dilembardaerahkan.

“Selain katering, ada pula potensi pajak baru yang mulai digali dalam raperda tersebut, seperti pajak terhadap apartemen yang beroperasi layaknya hotel, kemudian juga pajak kamar indekos,” kata Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Betty Kusumawardani, Rabu (25/7/2018).

Terang Betty, katering yang dikenai pajak bukan yang menyediakan masakan pada acara pernikahan atau pesta lainnya. Melainkan katering yang telah bekerja sama dengan perusahaan untuk menyediakan makanan bagi karyawan.

“Kalau untuk yang katering di pernikahan tidak dikenakan pajak, ini khusus bekerja sama perusahaan-perusahaan, pabrik. Mereka kan telah dikontrak, setiap hari mengirim makanan, maka mereka ini yang akan dikenai pajak,” ucapnya.

Penarikkan ini, kata Betty, diyakini bakal mendongkrak pendapatan pajak daerah. Pasalnya, sebagai daerah dengan kawasan industri terbesar di Indonesia, sedikitnya 4.000 perusahaan berdiri di Kabupaten Bekasi.

“Jika dihitung kasarnya ada 4.000 perusahaan, maka ada berapa perusahaan katering yang memasok makanannya. Namun, untuk jumlahnya ini masih dalam pendataan,” kata dia.

Diungkapkan Betty, pendataan pun dilakukan terhadap perusahaan katering dari luar daerah yang memasok makanan ke perusahaan di Kabupaten Bekasi.

“Jadi ada dua, katering yang berdomisili di Kabupaten Bekasi, mau itu memasok makanan keluar maupun di dalam. Kemudian katering dari luar yang memasok makanan ke Kabupaten Bekasi, itu dikenai pajak. Pajaknya bukan dihitung per porsi tapi dari nilai kontrak keseluruhan antara katering dan pemesan,” ucap Betty.

Betty menambahkan, saat ini pihaknya terus melakukan pendataan dan pembukuan. Selain itu, pihaknya pun telah menyiapkan surat edaran bagi perusahaan katering yang menjadi objek pajak. “Realisasi pengenaan pajaknya mulai 2019 tapi tahun ini sembari menunggu Perda disahkan, kami lakukan pendataan dan pembukuan,” ucapnya.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *