Money Politic Dalam Pilkades Dapat Dipidanakan

 Panitia Pilkades Harus Berani Tegas

 

Cikarang Pusat, Djapos.com – Kabupaten Bekasi dalam waktu dekat ini akan melaksanakan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dilaksanakan secara serentak pada hari minggu tanggal 26 Agustus 2018 mendatang.

Adalah Anwar Soleh selaku Ketua DPC Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) Kabupaten Bekasi, dimana dia mengajak serta menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar kiranya ikut berperan aktif mengawasi jalannya pelaksanaan Pilkades di wilayahnya masing-masing.

“Saya berharap, agar semua lapisan masyarakat dapat menciptakan suasana yang aman dan nyaman serta menjaga kerukunan bersama. Dimana hal itu dapat tercipta, bila kita semua saling menghargai antara yang satu dengan yang lainnya,” kata Anwar.

Lebih lanjut Anwar menjelaskan, karena selaku penyelenggara dan juga aparatur penegak hukum sangat berharap kepada semua lapisan masyarakat agar dapat bekerja sama menciptakan kesatuan dan persatuan dalam berdemokrasi.

Masih menurut Anwar, sosialisasi tentang pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Bekasi secara bertahap telah dilakukan, bahkan ‘Money Politic’ dalam Pilkades dapat dipidanakan.

Hal ini mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 149 ayat (1) dan (2), kemudian jika saja ada Calon Kades yang dengan sengaja melakukan money politic, penyelenggara harus berani bertindak tegas untuk memberikan sanksi dengan cara mendiskualifikasi (menggugurkan) nya.

“Karena salahsatu langkah yang saat ini penting dilakukan oleh penyelenggara adalah, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,” terang Anwar Soleh kepada djapos.com di ruang kerjanya, Selasa (07/8/2018) lalu.

Dilain kesempatan, Ray.R.A selaku Ketua Korwil Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Kabupaten Bekasi berpendapat, bahwa proses hukum bisa saja dilakukan selama ada laporan dari warga. “Laporan warga tentu akan ditindaklanjuti berdasarkan UU KUHP Pasal 149 ayat (1) dan (2),” jelas Ray.

Adapun bunyi ayat (1) dan ayat (2) KUHP Pasal 149 itu adalah : ayat (1) berbunyi, “Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah.”

Sementara ayat (2) berbunyi, ”Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap”.

“Karena di Pilkades ini tidak ada aturan yang mengatur (politik uang), kita gunakan KUHP. Dan jika ada Money Politic dan penyuapan tentu akan dijerat dengan KUHP,” pungkasnya.

 

Reporter : Ren

Foto : dok/DJP/Ren

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *