SMPN 1 Kedungwaringin Akui Adanya Pungutan Disekolah

 Abdul Basyit : Pungutan Tersebut Buat Pengecatan Sekolah dan Perawatan Taman

 

Kedungwaringin, Djapos.com – Pungutan Liar alias Pungli membuat resah Wali Murid Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kedungwaringin yang beralamat di Kampung Kedung Gede RT. 015 RW. 005 Desa Kedungwaringin, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Doyok Sniper salahsatu Wali Murid Kelas VII menjelaskan kepada awak media, bahwa pungutan tersebut jelas tidak masuk akal dan memberatkan siswa yang tidak mampu.

“Pungutan tersebut sangat tidak jelas peruntukannya. masa buat beli sapu sampai di pungut 25 ribu per siswa? Bukannya buat kebutuhan siswa sudah ada anggaran dari Dana BOS? Anehnya, Kami selaku Wali Murid kenapa tidak diberikan penjelasan secara rinci, baik dari pihak Sekolah maupun Komite Sekolah. Terus Dana BOS peruntukannya buat apa dan uangnya lari kemana?” ujar Doyok, saat di temui di kediamannya, Minggu (12/8/2018).

Dilain kesempatan, Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 1 Kedungwaringin, Ilyas, Saat dikonfirmasi djapos.com serta tim media diruang kerjanya pada senin (13/8/2018), sempat merasa pusing dengan adanya pungutan yang memberatkan Wali Murid. Sehingga isue tersebut sampai diketahui oleh awak media.

“Tolong saya minta penjelasan Guru Kesiswaan agar dapat memberikan jawaban konfirmasi awak media, baik dari Intelmedia.co dan juga  djapos.com,” kata Ilyas, dengan nada keras, berteriak memanggil semua Guru yang kebetulan sebagian besar ada diruangannya

Dalam kesempatan yang sama, Abdul Basyit, Guru Kesiswaan mewakili Kepsek mengatakan dan mengakui adanya pungutan tersebut. Bahkan menurutnya pungutan tersebut rencananya akan dipergunakan untuk biaya pengecetan Sekolah serta perawatan taman dan juga acara HUT RI.

“Memang benar pungutan tersebut kita patok sebesar Rp 25 ribu dan itu juga bukan hanya untuk Kelas VII saja, melainkan seluruh Siswa yang berjumlah kurang lebih 1600 Siswa. Semua Siswa tetap kita kenakan sama tanpa terkecuali karena uangnya juga buat keperluan siswa,” papar Abdul.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan SMP Kabupaten Bekasi Kusumah Ridwan yang pada saat bersamaan sedang malakukan kunjungan ke SMPN 1 Kedungwaringin, saat dimintai tanggapannya oleh Awak Media mengatakan, jika saja ada Wali Murid yang dianggap mampu terus dia dengan secara sukarela ingin menyumbangkan sebagian rezekinya untuk keperluan Sekolah saya rasa itu tidak ada masalah,

“Tapi jika pungutan tersebut nominalnya sampai dipatok tentu hal seperti itu tidaklah dibenarkan, karena sama saja itu Pungli,” kata Kusumah Ridwan.

Ditempat terpisah, Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) Kabupaten Bekasi, Anwar Soleh menyayangkan atas pungutan tersebut. Padahal biaya operasional dan kegiatan Sekolah Negeri sudah di biayai oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Dalam hal ini dikucurkan melalui Dana Bantuan Oprasional Sekolah, yang diketahui oleh masyarakat dengan Sebutan Dana BOS.

“Lembaga KPK meminta Bupati Bekasi melalui Dinas Pendidikan agar memberikan teguran dan sanksi tegas kepada Kepala Sekolah SMPN 1 Kedungwaringin. Hal ini bertujuan, agar kedepannya tidak ada lagi namanya pungutan-pungutan yang memberatkan Wali Murid, dalam hal ini masyarakat,” terang Anwar.

Kita akan sikapi dengan serius dan segera melayangkan surat kepada Bupati Bekasi, Ketua DPRD dan Kepala Dinas Pendidikan.

 

Reporter : R4Y

Foto : dok/DJP/R4Y

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *