Dari 249 Pejabat Pemkab Bekasi, Hanya 29 yang Sudah Lapor Kekayaan

Parahnya 50 Dewan Belum Sama Sekali 

Beberapa pejabat Pemkab Bekasi terlihat menghadiri sosialisasi kepatuhan terhadap LHKPN yang dilakukan KPK.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lakukan sosialisasi peraturan KPK Nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), di ruang Pansus DPRD Kabupaten Bekasi, Jum’at (14/9/2018).

Sosialisasi Monitoring Kepatuhan LHKPN dilakukan sehubungan dengan surat Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Nomor: B/5852/LHK.00/12/08/2018 tanggal 03 Agustus 2018 tentang Monitoring Kepatuhan Pelaporan LHKPN.

Spesialis Pendaftaraan dan Pemeriksaan LHKPN Deputi Pencegahan KPK, Amalia Rosanti menjelaskan sebanyak 249 Pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terdaftar sebagai Penyelenggara Negara yang wajib melaporkan kekayaannya. Sedangkan, kata Amalia, dari jumlah 249 tercatat baru 29 pejabat yang sudah melaporkan.

“Untuk DPRD tercatat 50 Anggota Dewan yang wajib melaporkan kekayaannya dan semuanya belum melaporkan,” jelas Amalia saat memaparkan data pejabat yang wajib melaporkan harta kekayaan di depan pejabat dan Anggota Dewan hang hadir.

Dikatakan Amalia, sosialisasi sistem pelaporan harta kekayaan bagi seluruh penyelenggara negara yang wajib menyampaikan laporan kekayaan merupakan bentuk pencegahan penyalahgunaan jabatan.

“Sebenarnya LHKPN sebagai perangkat pencegahan jadi wajib diisi oleh penyelenggra negara, salah satunya untuk mencegah tindak pidana korupsi dan ini merupakan upaya pencegahan yang dilakukan KPK sebelum melakukan penangkapan,” kata Amalia.

Menurut dia respon positif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi melalui jumlah kehadiran dan antusiasme penyelenggara negara setempat diharapkan sejalan dengan kepatuhan dalam pengisian LHKPN.

 “Kita akan lakukan peninjauan kembali nanti setelah akhir tahun ini dan akan kita umumkan kepatuhan instansi seluruh Indonesia, secara nasional,” katanya.

Bagi Pemerintah Daerah yang tingkat kepatuhannya minim, pihaknya mengaku akan berkoordinasi kembali dengan pimpinan instansi setempat perihal perlu tidaknya diberlakukan sanksi secara tegas.

“Tujuan kami juga salah satunya agar pimpinan instansi mengeluarkan sanksi secara detail, semisal dengan menerbitkan Peraturan Bupati Bekasi,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama KPK juga menjelaskan secara detail mengenai teknis sistem pelaporan LHKPN dimana untuk tahun ini sudah tidak lagi memakai cara manual menggunakan formulir namun sistem daring yang bisa diunduh di laman e-lhkpn.kpk.co.id.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *