Penyerapan Tidak Maksimal, APBD Perubahan Tidak Dibahas DPRD?

Foto Illustrasi.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Ajuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi hingga saat ini belum dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi. Adanya silang pendapat antara beberapa unsur Pimpinan DPRD dan kurangnya penyerapan anggaran menjadi kendala dalam pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2018.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bekasi, H. Daris, SH, menyinggung kurangnya penyerapan anggaran ABPD murni. Menurut dia terhitung memasuki triwulan ketiga masih minimnya penyerapan serta adanya beberapa kegiatan yang gagal lelang berdampak tidak terlaksananya kegaiatan yang sudah direncanakan.

“Kita kan ketuk palu mengesahkan APBD murni tahun 2018 sesuai tepat waktu, yakni bulan November tahun 2017 untuk APBD murni tahun 2018,” kata Daris.

“Memang sudah beberapa kesempatan, terkait APBD perubahan dilakukan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama unsur pimpinan DPRD beserta para ketua fraksi. Namun demikian lantaran belum adanya tindak lanjut dari beberapa rekomendasi yang tidak ditindak lanjuti. Saya berargumentasi lebih baik tidak dibahas terlebih dahulu APBD perubahan,” Ujar Daris saat ditemui usai menggelar rapat pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi, belum lama ini.

Dari kinerja yang sudah dilakukan Pemkab pada tahun 2018 ini. Daris meyakini, dengan skema kinerja yang dinilai semau-maunya alias tanpa progress yang jelas. Kata dia, kemungkinan besar APBD murni tahun 2018 bisa mencapai Rp 800 miliar.

“Fungsi legislatif itu adalah pengawasan, jadi hal yang wajar kalau anggota DPRD menjalankan fungsinya. Dan apabila ada ketidak benaran dalam bekerja, menjadi hal yang realistis kalau saya tidak menyetujui adanya pembahasan APBD Perubahan tanpa adanya penjelasan yang kongkrit dari kinerja yang saat ini saya nilai kurang baik,”tuturnya.

Daris menuturkan, terkait masalah pendidikan yang kurang baik demi generasi penerus bangsa. Ia menyampaikan begitu prihatin dengan kondisi infrastruktur pendidikan yang belum maksimal.

“Saya bertanggungjawab dengan ucapan saya, kita bisa lihat dan saya arahkan masyarakat untuk melihat fasilitas pendidikan. Sebenarnya DPRD menganggarkan tapi reaslisasinya tidak berjalan dengan baik, bahkan masih banyak anak anak didik yang harus duduk di latar karena tidak adanya meubeler,” ucapnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar, SE,  menyampaikan bahwa dirinya sebagai Pimpinan DPRD akan mengupayakan untuk melakukan pembahasan APBD perubahan.

“Memang sebelumnya saya baru masuk kembali setelah cuti menjalankan ibadah haji, dan hal ini harus menjadi perhatian. Dan saya upayakan dalam waktu dekat bisa pembahasan APBD perubahan, karena waktu sudah mendesak. Dan dalam waktu dekat juga pembahasan APBD murni di akhir bulan September ini,” ucapnya.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *