Rapat Pimpinan DPRD Terkait APBD Perubahan Batal

Foto Illustrasi.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2018 batal digelar. Meskipun Ketua DPRD sudah melayangkan surat undangan dengan nomor surat 005/1434 perihal rapat Pimpinan DPRD, dengan agenda membahas Kupa dan PPAS Perubahan.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bekasi, H. Daris, SH, mengatakan dirinya menilai kurang optimalnya penyerapan anggaran pada APBD murni merupakan salah satu parameter. Enggannya beberapa unsur pimpinan tidak menghadiri rapat pimpinan DPRD terkait pembahasan APBD perubahan.

Ia menilai, sudah adanya perencanaan berupa program kegiatan untuk kepentingan public. namun pada realitanya tidak dilakukan penyerapan anggaran atau tidak dikerjakan dengan berbagai alasan.

Selain itu, dirinya juga ingin mendengarkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) supaya bisa menjelaskan kegiatan serta anggaran yang akan diajukan pada APBD perubahan. Sebab sebagai fungsi pengawasan, kata dia pihaknya ingin mengetahui kemana saja anggaran yang diajukan, serta seberapa pentingnya digelontorkan anggaran tersebut untuk kepentingan publik.

“Kalau masalah membahas serta menyetujui itu mah hal yang mudah, namun kita sebagai legislative perlu kerja nyata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui perangkat daerah,” kaya Daris saat dijumpai di gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Senin (17/9/2018).

Daris juga mengkritisi, setiap anggaran yang sudah disahkan melalui kegiatan kerja. Namun pada kenyataannya tidak terserap dengan alasan gagal lelang, ataupun masalah tekhnis lainnya. Menurutnya hal tersebut tidak boleh terjadi, sebab yang namanya pelaksanaan kegiatan sudah menjadi tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Menurut politisi Partai Gerindra ini, seharusnya bisa menjadi evaluasi para pelaksana kegiatan.

“Jadi intinya DPRD bukannya ingin memperlambat pembahasan APBD Perubahan yang sudah diajukan Pemkab Bekasi melalui surat bupati. Melainkan sebagai fungsi control kita menginginkan kinerja Pemkab Bekasi untuk bisa lebih maksimal demi kepentingan publik,” ujarnya.

“Sebab sebagai anggota DPRD bisa duduk dikursi legislatif melalui suara rakyat, oleh sebab itu menjadi suatu keharusan kami harus memperjuangkan kepentingan rakyat,” tambahnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah, Uju mengatakan, pihaknya sebagai eksetkutif sudah menyerahkan draf pengajuan untuk APBD Perubahan.

“Kita sudah menjalankan amanah terkait pengajuan draf APBD perubahan. Jadi untuk saat ini sifatnya kita menunggu dari DPRD. Sebab yang namanya pemerintah itu terdiri dari eksekutif dan legislative,” kata Uju saat ditemui di Gedung Wibawa Mukti.

Saat ditanyakan berapa ajuan anggaran untuk APBD perubahan. Uju menjawab masih berproses. “Kalau angka pengajuan untuk APBD perubahan masih berproses, kita tunggu dari DPRD,” singkatnya.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *