Kabupaten Bekasi Komitmen Kampanye Damai

Bupati Bekasi, dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin menandatangani deklarasi pemilu damai.

Cikarang Selatan, Djapos.com – Guna mewujudkan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019 yang aman dan damai, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bekasi menghelat ‘Deklarasi Kampanye Damai’, di Hotel Sahid Cikarang, Jumat (21/9/2018) malam.

Ketua KPUD Kab Bekasi Idham Kholik mengatakan, sesuai dengan peraturan KPU RI kampanye dimulai sejak tanggal 23 September 2018 hingga 14 April 2019 mendatang atau selama 203 hari tanpa dihitung hari libur.

“Melihat pengalaman Pilkada lalu, patut kita apresiasi bersama dengan membangun komitmen. Meskipun suasana panas tapi tidak ada gesekan dan pertumpahan darah, semoga dengan adanya deklarasi saya harap pemilu di Kab Bekasi bisa berjalan kondusif,” katanya.

Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol. Chandra Sukma Kumara menandatangani deklarasi pemilu damai.

Sementara itu Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol. Chandra Sukma Kumara meyakini di Kab Bekasi pemilu bisa berjalan kondusif. Untuk menciptakanya terang dia, salah satunya strateginya dengan melakukan pendekatan pendekatan dengan tokoh masyarakat.

“Selain itu mengajak para organisasi masyarakat berkomunikasi untuk turut serta menciptakan serta melakukan prefentif terjadinya gesekan,” ucapnya.

Dikatakan  Chandra, pihaknya juga sudah melakukan pemetaan wilayah yang terjadi gesekan. Dari hasil kajian yang dilakukan pihaknya, indikator daerah yang potensi gesekan adalah daerah yang memiliki daerah pemilih tetap (DPT) yang banyak. Namun demikian ia meyakini pihaknya bisa mengatasi pencegahan terjadinya gesekan.

“Diantaranya, Tambun Selatan, Cibitung dan Cikarang Barat. Kita sudah siap bertugas, dan sebelumnya sudah ada persiapan. Untuk personil kita siapkan 800 personil dari kepolisian,”ujarnya.

Berapa perwakilan partai politik saat mengikuti deklarasi pemilu damai bersama KPUD Kab Bekasi, Bupati Bekasi, Kapolres Metro Bekasi dan Bawaslu.

Masih kata Chandra, untuk memudahkan terciptanya kondusifitas ketika adanya kegiatan kampanye akbar, pihaknya sudah mengeluarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Yakni mengajukan izin tujuh hari sebelum kegiatan akan dilaksanakan.

“SOP bagi pelaksana kampanye tujuh hari sebelum kegiatan dilaksanakan harus mengajukan perizinan serta persyaratan. Seperti jumlah massa, dan siapa saja yang akan hadir. Sehingga pihaknya bisa mengatur formasi dalam menciptakan kampanye yang damai,”ujarnya.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *