DPRD Kab Bekasi Bentuk Pansus Penyertaan Modal PDAM dan BJB

Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi tentang Pembantukan Pansus 29 tentang Penyertaan Modal kepada PDAM.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi membentuk dua Panitia Khusus (Pansus) untuk penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Thirta Bhagasasi yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, dan penyertaan modal kepada Bank Jabar Banten (BJB).

Wakil Ketua DPRD Kab Bekasi, H.Daris, SH menjelaskan DPRD Kab Bekasi membentuk dua Pansus, yakni Pansus 29 dan Pansus 30. Kedua Pansus itu kata Daris, untuk  membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyertaan modal.

“Untuk Pansus 29 membahas penyertaan modal PDAM diketuai oleh Nyumarno. Sedangkan untuk Pansus 30 membahas penyertaan modal BJB yang diketuai Lydia Fransisca,” jelasnya.

Dikatakan Daris, untuk penyertaan modal PDAM Thirta Bhagasasi diperuntukkan untuk membangun infrastruktur baru di beberapa Kecamatan yang ada di Kab Bekasi diantaranya Kecamatan Cikarang Selatan, Cibarusah dan Bojongmangu.

“Jaringan permanen nantinya yang akan dirancang dan itu untuk mengatasi kekeringan di wilayah tersebut. Nah ketiga Kecamatan itu nantinya akan dipasang jaringan permanen PDAM,” kata Daris, Jum’at (28/9/2018).

Masih menurut Daris, untuk wilayah Kab Bekasi membutuhkan anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk pemasangan instalasi baru atau jaringan baru.

“Itu ada tahapan-tahapannya. Jadi di tahun 2019 penyertaan modalnya berapa tahapan selanjutnya berapa. Ini juga baru program atau rencana untuk penyertaan modal, bisa saja tidak direalisasi kalau uangnya tidak ada,” ucapnya.

Kantor Tirta Bhagasasi yang berada di Jl. Inspeksi Kalimalang, Tegaldanas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.

Sedangkan penyertaan modal kepada BJB, kata Daris diperuntukan untuk investasi. “Kita taruh uang disitu. Kalau penyertaan modal BJB bukan untuk infrastruktur tapi kita taruh uang disitu. Jadi kita taruh uang di situ kan bisnis, naruh saham. Outputnya menghasilkan PAD,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab Bekasi, Nurdin Muhidin mengatakan Kedua Raperda itu merupakan Raperda tambahan di Tahun 2018.

“Dan telah diserahkan Pemkab Bekasi bersamaan dengan agenda sidang paripurna pengesahan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 pada Kamis kemarin,” kata Nurdin, Jum’at (28/09/2018).

Menurutnya, Raperda yang paling krusial adalah Raperda mengenai Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Bhagasasi. Pasalnya di tahun 2016 lalu Pemkab Bekasi sudah menyertakan modal sebesar Rp 65 Miliar kepada BUMD tersebut yang digunakan untuk pemasangan di sejumlah wilayah di Kab Bekasi serta pembangunan kantor baru di Jl. Raya Inspeksi Kalimalang – Tegal Danas.

“Kalau mereka meminta (pernyertaan modal-red) lagi, bisa-bisa saja tetapi kan harus dilihat juga kualitas dan kecepatan air sampai ke rumah-rumah, serta dampak dari pekerjaan galian pipa yang mereka kerjakan khususnya di Jalan Raya Cikarang – Cibarusah. Itu kan luar biasa (dampaknya-red) nggak ada galian aja macet apalagi ada galian,” singgungnya.

Dikatakan Nurdin, untuk tahun 2019 rencananya PDAM Tirta Bhagasasi akan diberikan modal sekitar 250 miliar rupiah yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab Bekasi.

“Kajiannya NA (Naskah Akademik, red) nya menggunakan APBD murni tahun 2019. Kalau di draft Raperda kurang lebih 250 miliar. Itu kan baru rancangan nanti berapa yang akan disetujui masih dalam pembahasan. Dan alokasinya wajib pembangunan infrastrukturnya di wilayah Kab Bekasi,” katanya.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *