Bupati Neneng: Saya Bilang ke Pak Sekda Naikin PAD, Sehingga 2020 Kita Bisa Kasih Kesejahteraan Honorer

Guru Honorer Tuntut Kesejahteraan

Bupati Bekasi, dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin, saat diwawancara para awak media.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Bupati Bekasi, dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin kembali angkat bicara mengenai tuntutan ribuan guru dan tenaga pendidik honorer yang melakukan aksi demo di Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi beberapa waktu lalu. Salah satu tuntutan mereka yakni persoalan kesejahteraan diwacanakan akan direalisasikan pada tahun 2020 mendatang.

“Kaitan dengan tuntuan guru saya sudah berulang kali sampaikan, pertama di ruangan dan kedua dibunderan. Bahwa bicara tentang kesejahteraan, saya setuju tetapi kita tidak bicara tentang UMK (Upah Minimum Kabupaten-red) karena UMK di Bekasi ini kan besar dan jumlahnya honorernya juga luar biasa cukup besar,” kata Neneng kepada wartawan usai acara sinkronisasi dan verifikasi data tenagaa honorer di gedung Swatantra Wibawa Mukti, Pusat Perkantoran Pemkab Bekasi, Selasa (02/10/2018).

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honorer itupun diwacanakan baru bisa terealisasi pada tahun 2020 mendatang.

“Karena rencana belanja Pemerintah Kabupaten Bekasi di tahun anggaran 2019 sudah  dikirmikan ke Provinsi meskipun KUA-PPAS baru akan dibahas dan KUA-PPAS kan nggak boleh melenceng dari RKPD Online. Kalau 2020 bisa kita pikirkan matang,” kata dia.

Peningkatan kesejahteraan bagi para guru honorer pun, lanjut dia, harus diimbangi dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Makanya saya bilang ke Pak Sekda kita harus naikin pendapatan, sehingga di 2020 kita bisa kasih kesejahteraan buat honorer,” ungkapnya.

Kegiatan Sinkronisasi dan Verifikasi tenaga pengajar honorer yang dilakukan Pemkab Bekasi dengan mengundang Kepala SD Negeri se-Kabupaten Bekasi.

Sementara kaitan tuntutan para honorer yang menginginkan SK Bupati, Neneng menegaskan hal itu tidak bisa dilakukan. “Soal SK, saya sudah diskusi, saya sudah datang ke Kemenpan dan berbicara dengan Deputi disana. Bicara PP 48, itu sudah harga mati. Kemarin juga saya ke Kemendikbud dan dapatlah saya oleh-oleh bahwa seleksi adalah harga mati bagi tenaga pendidik,” kata dia.

Sinkronisasi dan verifikasi data yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yang dihadiri Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dilakukan beberapa hari kemudian setelah adanya aksi unjuk rasa yang ribuan guru honorer.

Diketahui, sebelumnya ribuan guru honorer se-Kabupaten Bekasi melakukan aksi unjuk rasa selama dua hari yakni, Senin (24/9/2018) hingga Selasa (25/9/2018) lalu di pusat perkantoran Pemkab Bekasi.

Dalam aksinya ada empat tuntutan yang disampaikan guru honorer. Adapun keempat tuntannya, yakni SK Kan seluruh honorer Kabupaten Bekasi dengan SK Bupati, sejahterakan honorer Kabupaten Bekasi minimal UMK yang dianggarkan di APBD 2019, berikan jaminan kesehatan untuk seluruh honorer Kabupaten Bekasi dan databasekan seluruh honorer Kabupaten Bekasi dalam database Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bekasi.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

 

Baca Berita Sebelumnya :

Pemkab Bekasi Verifikasi dan Sinkronisasi Guru Honorer, Sebelum Didemo Ngapain Aja?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *